Bandung, Pwansorjabar.org
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Barat Deni Ahmad Haedari menyampaikan pihaknya sangat siap mengikuti akreditasi yang dilaksankan Pimpinan Pusat yang akan berlangsung selama Mei sampai Agustus ini.
“Tentu saja kita siap, sangat siap,” tegasnya di kantor PW Ansor Jawa Barat, Jalan Terusan Galunggung No 9, Kota Bandung, Kamis (25/5/2023).
Ia menilai, pimpinan wilayah dan pimpinan cabang di Jawa Barat, secara umum bisa terakreditasi. Namun, ada beberapa pimpinan cabang yang hanya bisa lolos terakreditasi, sementara yang lain melampaui batas minimal.
“Jadi, saya yakin semuanya bisa terakreditasi,” tegasnya lagi.
Karena, kata dia, pimpinan wilayah dan pimpinan cabang di Jawa Barat, melaksanakan kerja-kerja organisasi bukan karena akreditasi yang akan dilaksanakan 3 bulan ini, melainkan jauh-jauh hari.
“Aktivitas di NU itu adalah khidmah. Namun, karena ini jam’iyah yang menyangkut banyak orang, tetap diperlukan akreditasi sebagai kebutuhan organisasi untuk memacu dan mengistiqomahkan khidmah itu secara kolektif,” jelasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi dari Satgas Normalisasi Organisasi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, akreditasi GP Ansor berlangsung sejak 2015 yang berlaku sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu ranting-ranting di seluruh Indonesia.
“Tugas Pimpinan Pusat GP Ansor hanya mengakreditasi kepengurusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang GP Ansor. Pengurus Ranting diakreditasi oleh pengurus Pimpinan Cabang dan pengurus Pimpinan Anak Cabang diakreditasi oleh Pimpinan Wilayah,” jelas Kasatgas Normalisasi Organisasi PP GP Ansor, Faisal Saimima, saat dihubungi dari Bandung, Kamis (25/5/2023).
Terkait waktu akreditasi ke tingkat ranting di desa-desa, menurutnya, tergantung kesepakatan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang. Hanya saja dalam satu periode kepengurusan, setidaknya harus melaksanakan akreditasi 2 kali.
Ia merinci poin-poin akreditasi dari pimpinan pusat untuk pimpinan wilayah dan cabang, yaitu: pertama, kegiatan keagamaan melalui Majelis Dzkir Rijalul Ansor. Kedua, amal usaha melalui unit-unit Usaha GP Ansor di masing-masing kepengurusan. Ketiga, pendampingan masalah-masalah hukum rakyat melalui LBH Ansor. Keempat, kegiatan Banser dan keaktifan Satuan Khusus Banser di masing-masing tingkatan. Kelima, pelaksanaan kaderisasi di masing-masing kepengurusan. Keenam, strukrur kepengurusan di bawah masing-masing kepengurusan. Ketujuh, penyebaran jumlah anggota di setiap masing-masing kepengurusan.
