Polemik Bantuan Sosial (bansos) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali terjadi. Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, masyarakat yang terdata sebagai penerima bansos berdesak-desakan tanpa mengikuti protokol Covid-19.
“Masyarakat terpaksa berdesak-desakan karena bansos dikirim ke desa. Tidak langsung ke rumah masing-masing sebagaimana yang sering diberitakan,” kata Irvan Kurniawan, warga Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut (19/5/2020).
Sementara itu, Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Cisurupan mempertanyakan aplikasi sapawarga.
Sapawarga adalah aplikasi yang andalan Ridwan Kamil untuk menjalin komunikasi dengan RW se Jawa Barat. Dalam Pandemi Covid 19 seperti ini, Sapawarga dijadikan aplikasi untuk mendata warga terdampak untuk mendapatkan bantuan.
“Tapi kenyataannya antara warga yang dilaporkan berbeda dengan yang direalisasikan,” Ujar Atep Muhtar Pendamping Lokal Desa di kecamatan Cisurupan.
Atep mengaku sering mendapatkan pertanyaan terkait validitas data aplikasi Sapawarga.
“Kami bahkan sering menjadi sasaran RW dan masyarakat. Karena kami lah para PLD yang menjadi ujung tombak sosialisasi penggunaan aplikasi Sapawarga,” kata dia.
Atep mengeluhkan banyaknya warga yang tidak terdata di aplikasi Sapawarga tapi muncul sebagai penerima.
“Kalau soal turunnya kuota penerima mah, itu sudah tidak aneh lagi,” ujarnya.
Dirinya meminta penjelasan dari tim Gubernur yang mengelola aplikasi Sapawarga terkait kekacauan penerima bansos Provinsi ini.
“Supaya masyarakat tahu lah, bahwa kenyataannya memang bermasalah,” ungkap Atep.
