Pengamat : Kebijakan Penananganan Bansos Provinsi Ciptakan Masalah Baru

89

Berikut ini beberapa catatan atas langkah dan kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam mengurus Bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 :

1. Asas dasar Kebijakan Publik dibuat adalah sebagai Problem Solver atas masalah yg terjadi di masyarakat . Kondisi dewasa ini, COVID-19 memaksa pemerintah di setiap tingkatan untuk mampu meramu kebijakan dengan cepat dan juga tepat. Tentu berdasarkan kejelasan data dan koordinasi yg masif di tiap tingkatannya

2. Dalam konteks pemerintah memberikan kebijakan bansos kpd masyarakat disebabkan trickle down effect dari diimplementasikannya kebijakan PSBB yg memaksa hampir setiap sektor penting menjadi lumpuh.

3. Terkhusus, banyak ditemukannya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, merupakan patologi kebijakan yang dominan bermasalah karena tidak adanya monitoring dalam proses implementasi kebijakannya. Pada akhirnya, kebijakan yg bertujuan meringankan beban masyarakat, Malah berujung memberikan dampak sosial yg serius.

4. Pertama, kebijakan yg secara esensi merupakan alat untuk mendistribusikan keadilan menjadi nihil. Hal tersebut disebabkan buruknya komunikasi organisasi antara Pemerintah pusat – provinsi – kabupaten sampai ketingkat desa. Faktanya, ada warga yg tidak perlu menerima bantuan malah bahkan menerima bantuan berlipat. Lebih parah lagi, kebijakan sepihak pemerintah provinsi dan kabupaten mendapat penolakan dari pemerintah desa

5. Kedua buruknya, Kejelasan data masyarakat yg layak menerima bantuan. Data, merupakan pondasi yg vital dalam implementasi kebijakan. Data yg tumpang tindih dan tidak tepat. Menjadi rentan untuk dipolitisir oleh pihak yg tidak bertanggungjawab.

6. Ketiga Tidak adanya monitoring dalam proses implementasi. kebijakan harus ada dalam pengawasan dari internal kelembagaan itu sendiri. Harus ada tim yg memastikan bahwa bantuan yg diberikan tepat sasaran. Dan apabila ditemukan hambatan , bisa sesegera mungkin melaksanakan evaluasi.

Berikut tinjauan dari segi sosialnya

7. Ketika produk Kebijakan pemerintah diimplementasikan dampaknya akan besar, dan pemerintah berkewajiban me-manage seluruh dampak yg ditimbulkan.

Satu, dampak sosial di masyarakat terjadi distrusting. Dg buruknya implementasi bansos dr pemerintah, masyarakat kehilangan kepercayaan dan akan membuat alternatifnya sendiri-sendiri.

Dua, solidaritas organik yg digaungkan oleh pemerintah sendiri pun menjadi terbatalkan dengan sendirinya. Karena faktanya dilapangan, terjadi ketidakadilan dalam pemberian bantuan dr pemerintah.

Tiga, apabila pemerintah tidak sesegera mungkin mengevaluasi dan menyegerakan alternatif kebijakan. Di tingkatan masyarakat berkemungkinan terjadi konflik horizontal. Warga yg menerima bantuan dan yg tidak menerima, menjadi kehilangan soliditasnya sbgai warga negara.

Fauzi Akbar, Pengamat Kebijakan Publik