Kasatkorwil Banser Jabar : Munculnya HTI di Surat Resmi Pemprov Tanda RK Gagal Melaksanakan Reformasi Birokrasi
Keseriusan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam rangka memerangi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia di Jawa Barat kembali diragukan. Setelah beredarnya nama DPD HTI Jawa Barat dalam surat resmi yang keluar dari Pemprov Jawa Barat, kini Pemprov Jawa Barat hanya mengakui adanya kekeliruan dalam hal administrasi.
Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat kembali mengungkapkan keyakinan akan ketidakseriusan Ridwan Kamil menindak HTI di Jawa Barat.
“Kedepan akan banyak orang dari kelompok HTI dan atau kelompok yang sejenis yang berani secara terang terangan berkegiatan di Jawa Barat karena Ridwan Kamil tidak bersikap sama sekali terhadap kelompok seperti ini,” Ujar Yudi Nurcahyadi, Selasa (14/4/2020).
Yudi mencontohkan parade yang selalu kelompok HTI lakukan.
“HTI akan berani melakukan itu. Melaksanakan parade membawa atribut organisai terlarang. Saya pikir mereka akan semakin berani,” ungkapnya.
Yudi mengingatkan bahwa Jawa Barat masih termasuk Provinsi dengan tingkat intoleransi yang tinggi.
“Nah makanya muncul pertanyaan, apakah ini sengaja dipelihara untuk kepentingan konstituen. Padahal kepala daerah sejatinya tunduk terhadap konstitusi. Bukan konstituen,” tegasnya.
Yudi juga kembali meyakini bahwa reformasi birokrasi yang selama kampanye didengungkan oleh Ridwan Kamil ternyata gagal dilaksanakan.
“Soal reformasi birokrasi berarti tidak berjalan dengan baik. Mestinya Kang Ridwan Kamil mengakui bahwa dirinya gagal melaksanakan amanat reformasi birokrasi atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Saya pikir itu lebih gentleman, lah,” katanya.
