Jakarta, (ansorjabar online)
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 19 April 2017 merupakan momentum berharga. Ini momentum untuk menguji diri seberapa dewasa kita menempuh kesanggupan hidup bersama berdasar asas kewarganegaraan yang patuh pada konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam rilis yang diterima ansorjabar online menjelang pelaksanaan pencoblosan Pilkada DKI Tahun 2017.
Menurut Kang Said, adalah wajar bahwa semakin mendekati Hari H pemilihan, eskalasi politik cenderung meningkat. “Ini semestinya merupakan gejala positif yang menandai bahwa masyarakat percaya pada proses-proses politik yang digariskan oleh hukum di negeri ini. Demokrasi tanpa partisipasi sama halnya kepemimpinan tanpa legitimasi”, katanya.
Suasana di sekitar Pilkada DKI Jakarta, lanjutnya, menunjukkan bahwa ada optimisme pada diri masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta bukan warga yang pasif dan apatis. Masyarakat Jakarta adalah warga yang aktif dan optimis.
Kemudian, pimpinan Pesantren Al-Tsaqofah Ciganjur ini menjelaskan, bahwa Politik adalah upaya perbaikan hidup bersama menuju jalan keselamatan. Imam al ghazali merumuskan pengertian ini, antara lain, untuk menjembatani dua kutub pengandaian tentang politik: di satu kutub, tuntutan ideal-normatif dan dikutub lain tarikan praktis-empiris.
“Pengertian moderat ini selalu relevan untuk mengukur kedewasaan berpolitik. Setiap proses yang condong pada perbaikan hidup bersama, oleh karenanya, bisa disebut sebagai politik. Sebaliknya, jika kecenderungan jatuh pada perusakan, proses itu bukan lagi politik, melainkan perang. Pilkada DKI 2017 adalah bagian dari proses politik, bukan perang”, terangnya.
Menurtnya, isu rasial yang menyebutkan Ahok sebagai Cina dan Anies sebagai Arab tidak relevan.
“Tidak, mereka adalah orang Indonesia. Nafsu selalu menghendaki kehancuran, salah satunya dengan adu-domba saudara sebangsa. Semua yang mempunyai hak pilih, bertanggungjawab atas pilihan mereka sendiri. Tidak hanya sebelum dan ketika di bilik suara, tapi juga hari-hari panjang sesudahnya. Buktikan, Anda warga Jakarta yang dewasa”,imbuhnya.
Selanjutnya, dikatakan bahwa Kekuasaan politik bersifat nisbi. Apalagi dalam demokrasi.
“Maka, begitu seseorang memaksakan kehendaknya, memutlakkan nafsu politiknya, jangan-jangan ia sedang menuhankan diri”,pungkasnya. (edi)
