CATATAN HARI SANTRI DARI PINGGIR
Hari Santri telah membuka kesadaran publik akan eksistensi pondok pesantren, kyai, ustadz dan santrinya dalam berjuang melawan penjajah. Kendatipun rezim masa lalu menutupinya dengan baik tapi peran kesejarahan itu terekam dengan baik dalam memori rakyat. Beruntung ada pemimpin negeri ini yang mengakui bahwa peran dan perjuangan komunitas pesantren amat sangat penting dan besar.
Walau masih ada sebagian masyarakat, yang masih enggan dan belum mau terlibat aktif merayakan Hari Santri, namun secara umum sudah sangat meriah, diisi dengan pelbagai kegiatan yang menghadirkan wajah pesantren. Ada upacara, apel akbar, halaqah, seminar, kajian buku. kegiatan seni budaya masyarakat, dan bentuk lain yang spiritnya ingin mengorek kembali kehadiran santri untuk bangsa ini.
Ini menjadi tantangan serius pemerintah meningkatkan lagi tidak berhenti pada pengakuan sehingga maujid Hari Santri, namun perlu segera diikuti dengan affirmasi kebijakan, program dan kegiatan agar nasib pesantren setara dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja.
Sebelum Pak Jokowi menetapkan Hari Santri sudah dilakukan kebijakan fundamental santri-santri salafiyah diberikan bantuan pembiayaan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perlu kiranya memperkuaat institusi pencetak ulama ini salah satunya Ma’had Aly dan Pesantren Mu’adalah. Para santrinya harus mendapatkan civil effec agar mampu belajar dan menjadi kualitas menjadi ulama penggerak, dai, dan pejuang yang tanguh. Mereka akan menjadi tokoh dan pemimpin di masyarakat.
Anggaran yang ada pada Kementerian Agama yang khusus menangani pesantren masih sangat kecil masih dibawah 1 Trilyun. Baru sekitar 300-500 milyard itupun all dengan anggaran MDT dan TPQ. Pada saat yang sama perlu kiranya direalisasikan Direktorat Jenderal yang khusus menangani Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah sebagai pemekaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Apalagi Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan munculnya kementerian yang khusus menangani pondok pesantren.
Pemda dan legislator di daerah juga perlu didorong melakukan kebijakan konkrit terhadap pesantren. Pengakuan (recognisi), fasilitasi dan regulasi menjadi penting dilakukan agar hari santri tidak berhenti pada gegap gempitanya massa dan dukungan pada NKRI, namun dapat lebih riil sebagaimana ditunggu oleh kurang lebih 4 juta santri dan 30.000 pesantren.
Rakyat sudah rela dan taat pada para pemimpin, salah satunya sangat nyaring pentingnya Indonesia yang moderat, damai dan toleran bukan radikal dengan idiologi khilafah. Mereka tak meminta imbalan apapaun, tinggal kepedulian dan keberpihakan para pemimpin bangsa ini untuk mengangkat harkat dan derajat kaum sarungan ini.
Lapangan Banteng, 24 Okt 2017
RB
