LBH ANSOR JABAR, SIAP DAMPINGI DOSEN YANG TERDZALIMI SOAL TUKIN

Untuk kesekian kali, Sahabat Dr. Masmuni Mahatma, M.Ag, Dosen Fakultas Usuludin UIN SGD Bandung sekaligus Ketua PW GP ANSOR Kep. Bangka Belitung, berdiskusi tentang kekurangan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang hingga saat ini tak kunjung jelas (03/10/2021). Ia meminta LBH GP ANSOR JABAR untuk mendampingi dan mengusut tuntas kasus ini. “Sebagai sesama kader, “ tutur Kang Deni Ahmad Haedari, Ketua PW GP ANSOR JABAR, “saya punya kewajiban moral menindaklanjuti dan mendampingi bersama LBH GP ANSOR.”

“Saya seperti didzalimi dalam konteks ini. Kesalahan, saya cermati, tampak lebih berada di pihak UIN SGD Bandung yang tidak becus memverval ulang berkas saya. Saya mutasi tahun 2018, meskipun selama kurang lebih 6 bulan saya dikatung dan sempat tak bergaji. Adapun verval resmi serentak di lingkungan PTKIN, seingat saya dilakukan tahun 2019. Maka saya akan lawan kedzaliman ini,” urai Masmuni Mahatma.

Dalam penuturannya, Masmuni sedari awal menyerahkan berkas dari instansi asal, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung kepada kepegawaian UIN SGD Bandung. “Sejak awal mutasi, saya serahkan berkas resmi dari IAIN SAS Babel. Bahkan berulangkali diserahkan kepada kepegawaian UIN SGD, baik fisik (print out) maupun melalui WA. Kenapa diabaikan, tidak diverval ulang? Ini soal hak, maka melalui LBH GP ANSOR JABAR, saya membutuhkan dampingan melawan kedzaliman ini sampai titik darah penghabisan. Saya sudah siapkan kronologi yang akan diserahkan kepada Menteri Agama RI, bahkan kepada KPK juga. Sebab ini menyangkut keuangan.”