Dikabarkan Menteri Agama ( Menag) Fachrul Rozi memposisikan diri menjadi orang terdepan membela Front Pembela Islam ( FPI) untuk memproses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT) di Kementerian Dalam Negari ( Kemendagri).
Bahkan ia mengaku berusaha memperjuangkan perpanjangan SKT masih dalam pembahasan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD.
“Tadi ngomong FPI, saya mengatakan bahwa saya yang pertama mendorong FPI untuk bisa diberikan izin lagi,” kata Fachrul dalam pidato pembukaan Dialog Tokoh/Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional di Hotel Ardyaduta, Jakarta, Rabu (27/11).
Sebelumnya, lanjut Fachrul, Sempat ingin tak memberi rekomendasi perpanjangan izin FPI di Kemendagri. Sebab, ormas yang bercirikan seragam putih ini lantang mengkritik Pancasila dan banyak masyarakat menolak keberadaannya karen kerap membaut gaduh publik.
Kendati demikian, pengakuan Fachrul, FPI sudah berubah cara berfikirnya. Ormas yang didirikan Habib Rizieq ini membuat perjanjian dengan Kemenag untuk menerima Pancasila dan NKRI.
Menanggapi sikap pemerintah yang sudah melunak dengan Ormas tersebut, Ansor Jawa Barat mempunyai pandangan tersendiri. bahwa sikap organisasi mematuhi hasil produk-produk pemikiran dari forum Tertinggi.
“ Ansor selalu patuh pada keputusan forum tertinggi, di internal kita forum Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) GP Ansor Se indonesia Novermber kemarin”. Jelas Deni selaku ketua Ansor Jawa Barat, (28/11).
Masih penjelasan Deni, Hasilnya Rakornas, Ansor masih berpegang teguh pada ideologi pancasila dan NKRI. Jika ada ormas yg bertentangan dengan pilar kebangsaan maka akan berhadapan dengan Ansor-Banser.
Diketahui hasil pernyataan sikap hasil Rapat Koordinasi Nasional GP Ansor se-Indonesia di Jakarta, Kamis (6-7/11/2019) memutuskan beberapa poin penting.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Gerakan Pemuda Ansor Adung A Rochman. Pernyataan sikap hasil rakornas GP Ansor, adalah Indonesia merupakan negara demokrasi yang berideologi Pancasila dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler. Sehingga jika ada orang atau kelompok kelompok yang ingin mengubah menjadi bentuk lain, baik menjadi negara agama (daulah Islamiyah atau khilafah) maupun sekuler, maka sudah menjadi kewajiban GP Ansor berada di garis terdepan melawan dan berjihad menjaga NKRI dan Pancasila.
