Cimahi, Minggu 19 April 2020, Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga miskin yang terkena dampak ekonomi oleh wabah pandemi covid 19 telah di launcing tadi pagi sekitar jam 09.00 wib di Kantor PT Pos Cabang kota cimahi dan di launcing langsung langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat juga hadir Bapak Walikota Cimahi beserta beberapa Muspida , bantuan yang di berikan dari pemerintah provinsi jawa barat ini sebesar 500.000 yang berupa bahan sembako sebesar 350.000 dan dan uang tunai sebesar 150.000 ,untuk kota cimahi sendiri sesuai surat pemberitahuan penetapan DTKS penerima bantuan pemprov jabar dari Dinas Sosial Jawa Barat hanya sejumlah 824 orang, bantuan ini di berikan untuk warga kategori miskin yang terkena dampak secara ekonomi oleh wabah pandemi covid 19 ini dan tidak untuk warga yang sudah Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Pusat seperti Penerima PKH.
Ternyata Fakta Di lapangan Berbeda , seperti yang terjadi RW 03 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, siang tadi sekitar pukul 12.30 Wib ketika 4 Driver Ojol yang mengantar 9 paket sembako untuk warga RW 03 ini ternyata menjadi Polemik, 2 orang warga RT 04 RW 03 Citeureup Menolak para Driverl Ojol untuk memberikan sembako kepada 9 orang warga yang akan menerima Paket Sembako tersebut dengan alasan bahwa 9 warga tersebut telah mendapatkan Bantuan PKH , sedangkan di RW 03 tersebut ada yang seharusnya lebih berhaq menerima paket sembako dari pemprov jabar yaitu warga warga yang belum mendapatkan PKH, padahal sudah jelas Pernyataan dari Bapak Gubernur juga Bapak Walikota Cimahi Bahwa Bantuan ini tidak untuk warga yang sudah menerima PKH.
Penolakan dari 2 warga RW 03 Citeureup Tersebut menuai keributan hingga para driver Ojol berdatangan untuk membela 4 driver ojol yang di tolak warga hingga kejadian ini di laporkan kepada Polsek Setempat sehingga Kejadian ini sampai di kumpulkan di kantor kelurahan citeureup yang langsung di hadirkan 2 warga tersebut dan para driver Ojol juga dari Polsek juga dari pihak kelurahan citeureup sekitar jam 19.00 wib, hingga akhir nya 2 warga tersebut membuat pernyataan permohonan maaf.
Kejadian Ini menjadi Tamparan Keras Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa data yang di pakai untuk penerima bantuan tersebut tidak tepat sehingga muncul kecemburuan diantara warga, mungkin di lingkungan lain pun bisa terjadi.
