GARUT, ansorjabar online – Perseteruan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfudz MD disayangkan dan menuai komentar berbagai pihak. Kali ini, datang dari Kepala Satuan Koordinator Wilayah Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi.
Saling menyalahkan antar pejabat, menurut Yudi hanya akan semakin membingungkan masyarakat. Terlebih dalam situasi seperti ini.
“Di dalam diri pejabat itu bukan hanya soal menjalankan pemerintahan semata. Tapi juga soal keteladanan,” Kata Yudi kepada redaksi, Kamis (17/12/2020).
Bagi Yudi, Ridwan Kamil yang pertama kali memicu perseteruan menunjukan ketidak dewasaan dalam pemerintahan. Apalagi, Pemerintah Propinsi tidak lain adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam sistem ketata negaraan kita.
Yudi melihat, upaya Gubernur menyeret Menkopolhukam sebagai upaya mengalihkan perhatian atas angka Covid yang semakin tidak terkendali di Jawa Barat.
“Atau, ini menunjukan kepanikan Gubernur terhadap data laju penularan Covid 19 di Jawa Barat,” lanjut Yudi.
Ditanya terkait pemeriksaan RK oleh aparat hukum untuk masalah kerumunan acara Habib Rizieq, Yudi menjawab itu adalah ranah hukum yang harus dihormati. Apalagi kebijakan yang dilanggar adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
“Saya pikir itu sudah tepat. Pertama, secara objektif pasti ada persoalan hukum. Kedua, kerumuman tersebut menjadi klaster daripada penyebaran Korona,” jawab Yudi.
Bahkan, Yudi mencontohkan kasus yang menimpa mantan Kapolda Jawa Barat, Rudy Sufahriadi yang dicopot gara gara dianggap gagal mencegah kerumumanan.
“Harusnya RK bersikap seperti itu. Dan yang harus dicatat adalah juga kegagalan RK dengan support anggaran yang besar, tidak mempu mengendalikan angka Korona di Jawa Barat,” ungkap Yudi menutup.
