Pemerintah Lebih Baik Represif dalam Menangani Covid-19!
Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 menuai kritik pedas dari Aip Syaiful Mubarok, Branch Officer Global Defense and Military Discourse Syndicate Asia Tenggara, dalam diskusi daring bertajuk “Halaqoh Virtual 1.0: Dunia Pasca Pandemi Covid-19, Perspektif Ekonomi dan Ketahanan Negara” yang diselenggarakan oleh PC Ansor Kabupaten Sumedang, Sabtu (16/5) malam.
Aip menyoroti gamangnya pemerintah yang berakibat lambat dalam mengambil keputusan soal penanganan covid-19 di Indonesia. Ia mencontohkan soal kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang belakangan malah dilonggarkan dengan dalih “relaksasi”. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya karena akan membuat jatuhnya banyak korban.
“Lebih baik represif, sekarang sangat gamang. PSBB kemudian relaksasi, ini sebuah penghianatan,” ujar Aip.
Aip menambahkan, sikap represif seharusnya diambil oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap akan mempercepat penanganan covid-19. Sehingga dalam waktu yang terukur, pemerintah bisa fokus dalam penanganan bidang lain. Diantaranya adalah soal ekonomi.
“PSBB harus ditinjau ulang. Penegakan hukumnya sangat longgar. Represif tapi melindumgi warga negara. Harus dimaknai sebagai upaya negara yang hadir untuk melindungi masyarakat,” tegas Aip.
Lebih lanjut, Aip juga menyesalkan pernyataan presiden soal “berdamai dengan corona”. Ia berharap, bahwa pernyataan tersebut bukan dalam rangka menuju herd immunity yang sudah pasti akan mengorbankan banyak masyarakat. “Saya lihat pemerintah sudah mulai angkat tangan. Jangan sampai ini tanda-tanda menyerah.
Kepada seluruh peserta diskusi, Aip mengajak untuk saling bergandengan tangan berjuang dalam menangani covid-19. Ia memastikan, bahwa Ansor selalu siap berkolaborasi, dan sudah bergerak bersama masyarakat untuk ikut menaggulangi dampak covid-19 di daerah masing-masing.
