Tepat 10 Dzulhijjah 1371 H atau 30 Agustus 1952, 3 partai politik membentuk Liga Muslim Indonesia di beranda gedung Parlemen.
NU diwakili KH Wahid Hasyim. Perti diwakili KH Sirajuddin Abbas dan dari PSII Abikusno Tjokrosuroso.
Peristiwa itu terjadi setelah setahun sebelumnya, NU keluar dari Masyumi, sebagai pelaksanaan muktamar ke-19 di Palembang.
Konon tindakan NU dianggap merusak persatuan umat Islam. Padahal apa yang dilakukan NU bukan pertama kali. PSSI sudah melakukan lebih dahulu. Sementara Perti dan partai-partai serta kelompok Muslim yang lain juga tak mau berada di barisan Masyumi.
Terbukti, 2 kelompok Muslim belakangan turut bergabung ke LMI yaitu Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), sebuah ormas Islam di Sulawesi, dan Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia (PTII).
Namun, khusus bagi NU, saat keluar dinyatakan merusak persatuan.
Sebetulnya NU tak benar-benar ingin keluar dari Masyumi. Namun, apa boleh buat, hal itu harus diambil sebagai pilihan paling terakhir setelah ini itu dilakukan.
KH Saifuddin Zuhri mengatakan NU melakukannya dengan secara demokratis dan terpaksa.
Pada bukunya, “Secercah Dakwah” (1983), ia mengatakan, ada ketidakcocokan mengenai struktur organisasi dan praktik demokrasi yang, menurut keyakinan NU, sangat merugikan perjuangan Islam dan umum.
Abdullah Alawi
