PURWAKARTA, ansorjabar online – Anas Ali Hamzah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (eLKaP) Purwakarta menilai bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan roda kepemerintahan sangat tutup atau tidak transparan dan hal tersebut rentan adanya penyalahgunaan wewenang.
“Kami sudah beberapa kali mengakses informasi soal dokumen APBD, tapi sangat sulit didapatkan bahkan jawaban dari pelaksana pemerintah yaitu BKAD harus ada rekomendasi dari Bupati. Ini sangat heran, apa-apa harus ke Bupati, lalu apa tugas mereka. Dan pada saat dimintai regulasi soal keharusan ada rekomendasi, hanya jawaban diplomatif yang hanya didapatkan,” beber Anas saat berbincang-bincang, Jum’at (9/3/2018).
Menurutnya, dokumen APBD tersebut diminta dengan tujuan untuk bahan diskusi rutin dari program yang sudah direncanakan Elkap, dan juga sebagai syarat untuk mengikuti sekolah angaran yang digelar oleh Centre for Budget Analysis (CBA) di Jakarta.
“Secara prosedur sudah kami tempuh, tapi entah kenapa mereka tidak mau memberikan dokumen tersebut. Sehingga muncul kecurigaan bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya,” imbuhnya.
Selain itu, Ia berencana akan melayangkan surat keberatan dan akan mengsengketakan permasalahan tersebut pada Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat agar mereka ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami sudah bertemu dengan KIP Jabar, dan KIP akan menindaklanjuti permasalahan tersebut,” tandasnya.
Elkap telah melaksanakan survey pengetahuan masyatakat, lankitnya, soal informasi publik dan yang menjadi sasarannya yaitu mahasiswa, karena mahasiswa merupakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam pelayanan publik.
“Hasilnya 88% dari 100 mahasiswa purwakarta sangat kesulitas mengkases informasi, bahkan mereka tidak mengetahui jumlah anggaran pemda Purwakarta serta pengalokasiannya,” tandasnya.
