INDRAMAYU – Potensi kelompok intoleran yang akan merusak keberagaman dan kebhinekaan jelang peringatan Natal dan Tahun Baru, mengundang penilaian banyak pihak, termasuk Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Indramayu Miftahul Fatah.
Menurut Miftah, pihaknya mengirimkan satu kompi pasukan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melakukan pengamanan bersama pihak kepolisian. “Sesuai amanat dari PBNU dan undangan dari pihak polri kita akan membangun kerjasama melakukan pengamanan atas segala tindakan terror dan aksi sweeping yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata dia usai kegiatan apel bersama operasi lilin lodaya 2016 di pendopo Bupati Indramayu, Kamis (22/12).
Selain itu Satkoryon Banser Kecamatan Juntinyuat yang memimpin puluhan barisan Banser, Madkari mengemukakan, pihaknya akan siap menghadapi segala sikap yang mencoreng kebhinekaan. “Bahkan nyawa kami banser sudah diniatkan diberikan untuk keamanan para ulama dan Negara kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, Kapolres Indramayu AKBP Eko Sulistyo Basuki menjelaskan, kegiatan dengan sandi Operasi Lilin Lodaya 2016 tersebut diawali gelar pasukan yang melibatkan personel dari sejumlah dinas/instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan seperti Banser NU. “Keseluruhan sebanyak 567 personel, sejumlah lokasi menjadi target pengamanan selama berlangsungnya kegiatan. Kami (Polri, red) berupaya bersinergi dengan instansi terkait termasuk Banser dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017,” jelasnya.
Dikatakan, Apabila terjadi hal yang sifatnya khusus, pihaknya menyiagakan 1 SSK untuk penanganannya. Terkait potensi adanya sweeping oleh ormas maupun elemen tertentu, pihaknya tidak akan mentolerir sekecil apapun tindakan yang dilakukannya. “Terutama tindakan yang dapat menimbulkan ketidak nyamanan dan gangguan keamanan. Apabila harus ditindak, maka kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah menegaskan penegakan hukum harus professional proaktif dan antisipatif. Indikasi ancaman aksi teror, sweeping, dan sabotase harus dicegah. “Dalam dua perayaan nanti perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiap siagaan,” pungkasnya. (Casmudi)
