Oleh: Ade Hasan
(Netizen NU Jabar)
Seringkali Nahdlatul Ulama (NU) menjadi mesin kemenangan bagi para calon legislatif dalam kontestasi pileg. Begitupun dalam gelaran pilkada bahkan pilpres. Namun demikian, sepertinya banyak kebijakan pemerintah seperti kurang peduli terhadap kemajuan organisasi NU baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten seperti banyak dikeluhkan banyak pihak.
NU sebagai ormas Islam yg menaungi 60% populasi nahdliyin di Kabupaten Karawang semestinya berperan sangat strategis dalam menggiring arah kebijakan pemerintah Kabupaten Karawang. Karena dari 50 jumlah anggota legislatif, setidaknya 30%nya dipilih mewakili warga nahdliyin. Namun apa yg terjadi selama ini sepertinya kebijakan-kebijakan pemkab tidak mewakili aspirasi rakyat nahdliyin.
Dalam pandangan saya sebetulnya, bukan anggota legislatif tidak peduli ormas NU, namun kebijakan pembangunan pemda Karawang itu tidak letter-lux menyebutkan bahwa rancangan-rancangan anggaran sebagiannya diusung oleh legislatif nahdliyin dan diperuntukan hanya untuk kemajuan nahdliyin. Karena prinsip anggaran negara tidak diskriminatif.
Maka, ke depan PCNU Karawang diharapkan lebih maju menjadi pencetus gagasan-gagasan program bagi kemajuan nahdliyin baik secara komunal dalam struktur masyarakat maupun secara individu para nahdliyin. Misal, program-program pemberdayaan guru ngaji NU yang mengajar di banyak pengajian informal.
Pendapatan guru ngaji NU yang bekerja sebagai pengajar pada pengajian rutin sangat jauh dari kata layak. Tidak memiliki tunjangan yang jelas. Tidak ada tunjungan gaji, tunjangan kesehatan, juga tunjangan pensiun. Padahal para guru ngajipun termasuk dalam katagori ketenagakerjaan. Bahkan peran dan fungsi sosial mereka diakui dalam nomenklatur negara sebagai bagian dari Babinsa, pembina masyarakat.
Guru ngaji NU adalah agen pembina masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kalau saja ada pihak yang bisa mengukur berapa bobot nilai peran guru ngaji NU bagi kemajuan negara, tentunya guru ngaji NU itu menjadi nomenklatur biaya yang harus dimunculkan dalam belanja negara.
Mudah-mudahan formasi baru dalam tubuh PCNU Karawang mampu mendorong kebijakan daerah menciptakan kesejahteraan para guru ngaji NU yg merawat moral mental ideologi NKRI para peserta pengajiannya.
