Sidak Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, PMII Tolak Revisi UU MD3

68

Sidak Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, PMII Tolak Revisi UU MD3

 

Hari Rabu, 28 Februari 2018 sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi demontrasi terkait penolakan Revisi UU No. 17 Tahun 2014 atau biasa dikenal dengan UU MD3 yang telah direvisi. Aksi ini dilakukan dan diarahkan oleh massa yang terdiri 100 orang menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.

Revisi undang-undang ini memang cukup kontrovesi akhir-akhir ini, berbagai kontra atau kritik dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Sukabumi. “PMII menilai bahwa revisi UU MD3 jelas merugikan dan merupakan suatu kemunduran bagi konsep demokrasi di Indonesia, ini bisa dilihat dari usaha DPR-RI untuk membungkam persamaan kebebasan berpendapat di muka hukum” ujar Samsul Rizal yang merupakan Pengurus Cabang PMII Kabupaten Sukabumi.

Sahabat Riswandi juga selaku Ketua PC PMII berpendapat bahwa: “Badan Legislatif dalam merumuskan suatu UU harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, bukan malah mencerabut hak-Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Atas Rakyat”.

Aksi berjalan dengan diawali longmarch terlebih dahulu dengan mengajak masyarakat sukabumi untuk bergabung dan terlibat dalam aksi penolakan Revisi UU MD3. Aksi pun dilanjut dengan penyampaian orasi-orasi yang berkenaan dengan penyataan sikap PC PMII Kabupaten Sukabumi dalam menolak UU MD3. Aksi pun sempat diwarnai dengan pembakaran ban sebagai simbol kematian demokrasi.

Di akhir, aksi yang dilaksanakan di Gedung DPRD ini berlanjut dengan pembacaan Sikap PC PMII Kabupaten Sukabumi oleh Bapak Agus Mulyadi selaku Ketua DPRD. Adapun sikap PC PMII Kabupaten Sukabumi yang dibacakan adalah sebagai berikut:
1. Menolak Revisi UU MD3
2. Menuntut Kepada Seluruh Jajaran Pemerintah untuk Menegakan Supremasi
Hukum
3. Mendorong Political Will Pemerintah dalam Menjamin Persamaan Dihadapan
Hukum
4. Menolak Dominasi Lembaga Legislatif
5. Tingkatkan Kontrol Masyarakat dalam Proses Legislasi
6. Menolak Penambahan Wewenang DPD
7. Menuntut Pemerintah untuk Menjunjung Tinggi Pengakuan Hak Asasi Manusia.

 

Comments

comments