Peningkatan Penataan Kinerja Lembaga menjadi Keharusan dalam Mempercepat Pembangunan di Kabupaten Sukabumi

69

Peningkatan Penataan Kinerja Lembaga menjadi Keharusan dalam Mempercepat Pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

oleh Dian Maulana.

Dihari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke 72, bukan hanya dijadikan momentum ceremonial belaka, dihari jadi ini tentu harus dijadikan sebagai kerangka evaluasi pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Semakin bertambahnya usia tentu harus beriringan dengan bertambahnya keinginan pemerintah daerah dalam mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak hal yg masih perlu dibenahi, penataan kinerja lembaga sampai pada strategi kebijakan dalam mencapai visi yg telah dijanjikan, di era kepimimpinan Bapak Bupati Marwan Hamami visi Kabupaten Sukabumi sebagai terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri tentu kita berharap visi tersebut bukan hanya pepesan kosong belaka, sebagai Kabupaten yang memliki luas wilayah terbesar se-Jawa dan Bali, seharusnya Kabupaten Sukabumi menjadi ikon bagi daerah-daerah lain yang ada di Jawa Barat. Dengan luas wilayah 4.160, 75 km persegi dengan angka penyeberan penduduk 578 orang per kilometer persegi, yg ditopang dengan berbagai kelimpahan sumber daya alam yg mana jika dikelola secara baik dan benar mampu menghidupi masyrakat sejawa dan bali. jika ditinjau dari IPM yang meliputi aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan, dengan rata-rata pertumbuhan yang masih sangat minim, berdasarkan rilisan yang dimuat oleh PUSDALISBANG Jawa Barat.

Keinginan untuk menjadi daerah yang mandiri akan tercapai apabila ditataran pengelolaannya tertata secara baik, jika ditinjau dari topografi wilayah kabupaten sukabumi pada dasarnya di dominasi oleh permukaan yg bergelombang yg terbentang dari bagian selatan dan utara dengan rata2 tinggi permukaan diatas laut mencapai 0-2960 meter kondisi topografi ini seharusnya mampu dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai basis lahan pertanahan untuk wilayah pertanian dan pertambangan, diwilayah bagian utara dengan tipikal tanah yg didominasi oleh jenis tanah andosol dan regosol dengan curah hujan yg mencapai 3000-4000 mm pertahun, dalam ilmu mekanika tanah jenis tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan yg cukup tinggi artinya dalam pemetaan tata ruang seharusnya daerah bagian utara menjadi daerah penyokong utama dalam mewujudkan kemandirian kabupaten sukabumi khususnya di sektor pangan, sedangkan di daerah selatan yg di dominasi oleh jenis tanal latosol dan laterit yg sangat kaya akan bahan dasar pertambangan sekaligus pusat pariwasat kelautan, ada dua hal yg perlu diperhatikan pertama untuk daerah selatan seiring dengan perkembangan iklim investasi yg semakin dinamis maka sudah menjadi keniscayaan ketika para investor datang untung menggarap bahan tambang yg ada di kabupaten sukabumi seharusnya satu persoalaan bisa teratasi seperti pengangguran artinya ketika banyaknya perusahaan asing yg mendirikan perusahaannya di kabupaten sukabumi seharusnya mampu membuka lapangan kerja serta menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar, kedua selain aspek pertambangan daerah selatan memiliki potensi kelautan yg sangat melimpah selain bisa dijadikan aspek pariwisata pantai yg dijadikan andalan pemda sukabumi sbgai pusat PAD, padahal bnyak sektor yg masih belum di kelola secara tuntas seperti sektor perikanan, THP kelautan dan lain sebagainya. jika pengelolaan sumber daya alam tertata dengan maka secara otomatis akan berimplikasi pada peningkatan PAD yg sangat signifikan, tentu hal ini juga harus di dorong oleh komitmen yg kuat dengan tekad yg kuat dari segenap masyarakat kabupaten sukabumi khususnya untuk para pemangku jabatan. selain dari dua sektor tersebut sektor perkebunan merupakan potensi besar yg tersebar di seluruh wilayah kabupaten sukabumi seperti kelapa sawit, ubi dan perkayuan. seharusnya dalan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalan jangka pendek, menengah dan panjang harus ada skla prioritas dan fokus dengan memperhatikan setiap potensi sumber daya alam yg tersebar di seluruh kabupaten sukabumi.

Dengan resources yg begitu seharusnya kabupaten sukabumi menjadi kabupaten yg maju dibandingkan dengan kabupaten yg lain, keseriusan Pemda kabupaten sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih tergolong minim hal ini bisa kita liat dan perhatikan secara seksama, ketidak singkoranan antara visi dan kebijakan strategis yg dipilih bisa dilihat dalam kerangka regulasi RPJM, RPJPendek dan RPJPanjang. Ketidakseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi salah satunya ketidakberdayaan nya di hadapan para investor, dalam menentukan standar upah untuk kehidupan yg layak (UMK) salah satu derivasi dari indikator kemajuan suatu daerah di lihat dari daya beli masyarakat, penghasilan perkapita yg baru mencapai 25000 rupiah, penentuan besaran standar upah dalam satu daerah harusnya memperhitungkan dan mempertimbngkan angka kebutuhan hidup, naiknya berbagai bahan sembako yg kian melejit tanpa di barengi oleh penyesuaian penghasilan semakin mencekik masyarakat, fenomena ini kian menambah cacatan buruk kinerja pemerintah daerah kabupaten sukabumi