Pemdes Desa Karangasih diduga Tutupi Informasi Pelaporan Anggaran Tahunan Ke BPD

38

Bekasi, (ansorjabar online)
Upaya Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi dalam hal transparasi penggunaan Anggaran Dana Desa ADD tahuan 2016 tidak di gubris oleh pemerintah desa Karangasih. Sehingga pada hari senin tgl 22 mei 2017 BPD karangasih telah resmi mengembalikan berkas dokumen raperdes APBDes tahun 2017 ke pemdes tanpa dibubuhi satu tanda tanganpun dari 11 anggota BPD.

hal ini dikarenakan “LKPPD /SPJ tahun 2016 yang diminta BPD belum kunjung diterima.” Ketua BPD Desa Karangasih Sofyani Hasim kepada intelmedia, Kejadian ini sebenar nya tidak akan menjadi sebuah masalah jika Pemdes Karangasih mengerti tugas BPD sebagai Lembaga yg mengawasi penggunaan anggaran negara yang dikelola oleh Pemdes, dalam hal ini kepala desa sebagai penanggung jawab utama untuk mengelola penggunaan anggaran dana tersebut yang berasal dari ADD serta dana desa.

BPD Karangasih sudah cukup lama menjalin komunikasi yang effektif untuk bersama sama merumuskan pola pembagunan desa yang memanfaatkan nya betul betul dirasakan masyarakat, wabil khusus masyarakat yang tidak mampu. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, BPD Karangasih tidak pernah dilibatkan untuk membuat perumusan perdes ADD, yang mana perdes ADD tersebut menyimpan UU desa tentang pola pembagunan desa karena azas manfaat harus dirasakan oleh masyarakat Karangasih.

Tahun 2017 ini BPD Karangasih ketika ada desakan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pembagunan desa yang manfaat nya sejak lama tidak dirasakan oleh masyarakat , maka BPD Karangasih melakukan upaya komunikasi untuk melakukan sistem administrasi desa yang sudah semakin terlihat kacau.

” seharusnya kepala desa beserta sekretaris desa sigap ketika masyarakat menginginkan azas manfaat dari pembangunan ” maka BPD mengirim surat untuk menyelesaikan permasalahan didesa Karangasih., untuk duduk kembali merumuskan pola pembagunan desa sesuai amanat UU desa beserta peraturan peraturannya.

BPD sebagai lembaga pengawas dan pengontrol kinerja kinerja kepala desa meminta hasil kegiatan tahun 2016 berupa dukumen LKPPD/SPJ , tidak diberikan secara perinci, dokumen LKPPD/SPJ yang diterima BPD terbaca tidak logis, akhir nya menimbulkan beberapa pertanyaan dan diminta dilengkapi dengan rincian kegiatan, alhasil pemdes tidak kunjung memberikan LKPD/SPJ yang mana masyarakatpun seharusnya mengetahui aliran anggaran yang telah terpakai.

Ironis nya ketika permasalahan ini mulai muncul, BPD berinisiatif untuk meminta salinan LKPPD/SPJ sebagai bahan untuk mengawasi , ternyata sekretaris desa tidak menyimpan dokumen penting yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Jangankan LKPPD/SPJ 2016 untuk tahun tahun sebelum nya pun ketika di minta, sekdes mengatakan tidak menyimpan dokumen atau arsip penting anggaran yang tidak digunakan, sekdes Karangasih sepertinya sudah tidak patut bekerja untuk mendokumentasikan arsip penting yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Maka PBD Karangasih mengambil sikap yang tegas untuk tidak menandatangani dokumen perdes ADD tahun 2017, dikarenakan kacaunya pengadministrasian keuangan negara oleh sekdes dan juga kades dan juga tidak punya niat memperbaiki keadaan.

BPD meminta warga Karangasih agar memahami kenapa pembangunan tidak dirasakan, terutama azas manfaatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kurang beruntung, dan juga BPD meminta maaf kepada warga Karangasih dan minta doanya agar masalah ini jadi sebuah pembelajaran tentang bagai mana seorang kepala desa mempunyai ViSI dan MISI yang jelas terhadap pembangunan yang bermanfaat buat seluruh masyarakat Desa Karangasih, terangnya. (Red-Anwar Uban)
Sumber : http://intelmedia.co

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Comments

comments