Pelajar NU desak aparat hukum awasi bansos covid

Tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial dari pemerintah provinsi terkait Covid-19 mengakibatkan munculnya penolakan yang di lakukan oleh sebagian kepala desa di kabupaten sukabumi Ini jelas menunjukan tidak adanya sinergitas dari setiap lapisan pemerintah sehingga makin menyulitkan proses penanganan covid 19 ini.

Meskipuin penolakan ini sudah di klarifikasi oleh AFDESI Kab Sukabumi namun ini sudah menjadi konsumsi public, dengan kejadian tersebut
pelajar NU berharap agar kepala daerah baik Bupati juga harus bersinergi langkah geraknya dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat kepedulian ini harus tersentralisir Oleh karenanya jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan dan jangan sampai ada masyarakat yang terdampak covid 19 gak dapet,

kami meminta agar aparat penegak hukum baik itu KPK, Kepolisian maupun kejaksaan untuk secara serius mengawasi penyaluran dan penggunaan bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak covid 19.

Harus dipastikan bantuan itu sampai pada orang yang berhak. Jika tidak, disanalah bentuk penyalahgunaan anggaran rakyat

Maula zuama demisioner ketua pc ipnu kab sukabumi masa khidmat 2017-2019