Melalui Webinar Gerakan Pemuda Ansor Menyongsong Kedaulatan NKRI Melalui Kedaulatan Petani

158

Melalui Webinar Gerakan Pemuda Ansor
Menyongsong Kedaulatan NKRI Melalui Kedaulatan Petani

Jumat, 26 Juni 2020
PP GP Ansor – Pandemi Covid-19 telah mengancam semua aspek kehidupan bahkan kebutuhan yang paling pokok yaitu “pangan”. Dalam rangka mendukung program pemerintah menjaga ketahanan pangan ditengah ancaman krisis pangan global akibat pandemi, PP GP Ansor menyelenggarakan Webinar (Web Seminar) dengan Tema “ Daulat Petani, Daulat NKRI” melalui fasilitas Zoom pada Hari Jumat, 26 Juni 2020.

Dalam pengantar Webinar Ketua Umum PP GP Ansor H. Yaquth Cholil Choumas (Gus Yaquth) menyampaikan ketika awal pandemi masuk ke Indonesia GP Ansor yang merespon pertama kali selain aspek kesehatan, pemerinta hharus memperhatikan ketersediaan pangan, sudah dibayangkan semua akan berjalan tidak normal termasuk dampak ekonomi masyarakat yang didalamnya ada petani sebagai penyedia pangan. Negara harus sadar betul bahwa petani sebagai penyedia pangan sudah semestinya mendapatkan perhatian khusus sebagai bagian dari penyelamatan NKRI dari pandemi. Peran petani sebagai penolong negeri sebelum Indonesia merdeka sudah diingatkan oleh pendiri NU Hadrotusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari bahwa “Pak Tani itulah Penolong Negeri” (Majalah Soeara Moeslimin, 1363 H/1944 M).

Webinar Daulat Petani Daulat NKRI diikuti oleh seluruh pimpinan GP Ansor dan Banser diseluruh Indonesia, dengan menghadirkan sebagai narasumber Kepala Badan Karantina Pertanian-Kementerian Pertanian RI (Ali Jamil), anggota DPR RI Komisi IV (Luluk Nurhamidah), Direktur Jenderal Desa-Kementerian Desa (Taufik Majid), BUMN Direktur Utama PT Pertani (Maryono), CSR Astra (Ida Sigalingging), Pakar pertanian (Tjuk Eko Hari Basuki) dan santri pengusaha akuaponik/hidroponik (Fathullah).

Webinar dipandu moderator oleh Ketua PP GP Ansor Bidang Pertanian, Kedaulatan Pangan, Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Hadi M Musa Said. Diskusi berjalan secara dinamis dan menghasilkan catatan yang menjadi rekomendasi bagi PP GP Ansor untuk melangkah lebih lanjut.

Berawal dari peristiwa di beberapa negara maju terutama di eropa mengalami persoalan krisis ekonomi yang serius akibat pandemik, saat itulah FAO memberikan peringatan kepada dunia akan ancaman krisis pangan global.

Peringatan FAO bukan sebuah gertakan organisasi dunia, krisis akibat pandemi covid-19 faktanya telah menghantam semua sendi-sendi sektor di segala bidang. Akan tetapi ekonom dunia pun mengakui bahwa sektor pertanian adalah penyelamat ekonomi di semua negara agraris. Di Indonesia pun sektor yang terbukti paling ampuh menghadap guncangan akibat dampak pandemi, hanya sektor pertanian.

Rilis FAO pun langsung direspon pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis pangan global melalui Kementerian Pertanian. Pemerintah sudah membuat strategi untuk menjaga ketersediaan pangan melalui program-program khusus peningkatan produksi khususnya pangan pada masa pandemi agar tidak bergantung dengan pangan impor, selain itu produktivitas hasil pertanian untuk ekspor pun terus digalakan, bahkan data ekspor dari data karantina pertanian menunjukan kegiatan ekspor yang tidak menunjukkan penurunan malah terjadi peningkatan ekspor dengan penambahan negara tujuan ekspor.

Program pemerintah tersebut seperti ; program dukungan manjemen lintas kementerian lembaga (K/L)BUMN; program ketersediaan akses dan konsumsi pangan pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industry; program riset pengembangan teknologi; program pendidikan dan latihan vokasi. Dukungan Perbankan melalui fasilitasi KUR bagi usaha pertanian dari hulu sampai hilir dan penguasaha start up dibidang pertanian (pengusaha milenial, petani kota dll). Semua dikhususkan dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan pangan yang sekaligus bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Lembaga usaha pengembangan ekonomi dipedesaan harus diarahkan untuk menstimulasi usaha perekonomian di pedesaan yang dipastikan mayoritas menggantungkan mata pencahariannya baik langsung maupun tidak langsung pada sektor pertanian. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah dirancang dan sudah tersedia diseluruh desa di tanah air dikuatkan untuk menjadi pendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pentingnya “data supplay dan demand” pangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang menjamin keamanan kebutuhan pangan nasional.

Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, maka sarana dan prasarana pertanian harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat kewenangan untuk menyediakan insfrastruktur pertanian tidak hanya di kementerian pertanian, maka pentingnya kerjasama lintas kementerian untuk bersama-sama bekerja untuk tujuan menegakkan kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan tidak akan berhasil jika hanya dibebankan pada salah satu instansi pemerintah (Kementerian Pertanian), jangan sampai bergantung juga pada korporasi besar yang bisnisnya dibidang pertanian (pangan, peternakan dan perkebunan), maka kata kuncinya adalah “Negara harus hadir”. Negara harus mampu mengendalikan kedaulatan pangan agar kedaualatan negara tecipta.

GP Ansor sebagai organisasi pemuda yang memiliki anggotanya tersebar diseluruh penjuru pelosok tanah air, sudah semestinya harus ikut terlibat mengambil peran dalam program pembangunan pertanian yang berkedaulatan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi di negara agraris seperti Indonesia yang menggantungkan pada sektor pertanian menjadi momentum besar untuk memulai membangun ekonomi negara yang menjadikan pertanian dengan petani yang berdaulat sebagai soko guru penopang perekonomian negara yang berdaulat. Terakhir diingatkan kembali sesuai sambutan Ketum GP Ansor yang mengingatkan amanat pendiri NU Hadrotusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari bahwa *“Pak Tani itulah Penolong Negeri”* , maka GP Ansor berkomitmen untuk memperjuangkanlah hak-hak petani agar dapat menikmati kemerdekaan negara dan hak-hak hidupnya dengan layak. Jika petani berdaulat, maka kedaulatan pangan dan kedaulatan negara akan berdiri dengan tegak dan kokoh.