Komitmen LBH Ansor Jabar Untuk Mendampingi Konflik Agraria

323

Jakarta, (AnsorJabar Online),-
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan mengenai situasi keagrarian di Indonesia. Melalui Press Releasenya, Sekjend KPA, Dewi Kartika menyebut selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-Jk ini kondisi keagrariaan di Indonesia belum kunjung membaik, konflik agraria yang yang terjadi sejak lama tidak diselesaikan dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat korban konflik ini.

Acara peluncuran yang bertempat D.Lab Menteng, Jakarta Pusat ini, disampaikan oleh Sekjend KPA, Dewi Kartika. Hadir juga sebagai narasumber Alamsyah Saragih dari Komisioner Ombudsman RI dan Prof. Maksum Machfoedz yang merupakan Wakil Ketua PBNU, Prof. Maksum Machfoedz menekankan tentang model pembangunan yang diadopsi oleh pemerintah yang rawan konflik. Seperti yang dikatatakan olehnya “Jika dicermati, beberapa sampel lebih banyak itu memang merupakan konflik agraria dengan menekankan model pembangunan rawan sosial. Semua itu adalah kebiadaban negara yang suka membangun dengan cara ngawur, menggusur dan mengusir orang dari tanahnya”.

Akumulasi kapital lebih dikedepankan daripada kesejahteraan rakyat. Rakyat seringkali dihadapkan pada aparat negara jika menolak pembangunan dalam rangka akumulasi kapital ini.

“Jadi model bangunan kapital yang masih sama, itu ujung-ujungnya pasti adalah perubahan-perubahan peta demografis.” tambahnya.

Dalam laporan KPA dijelaskan jika konflik agrarian terjadi Karena korupsi dan kolusi dalam pemberian konsesi tanah dan sumber daya alam dan belum berubahnya aparat pemerintah khususnya kepolisian, pemda dalam menghadapi konflik agraria di lapangan. Pendekatan kekerasan dan prosedur yang melampui batas masih sering dilakukan.

“Kondisi demikian tentu menjadi alasan mengapa sepanjang tahun 2016, konflik agraria, baik dari segi jumlah, luasan, maupun korban masih tercatat tinggi. Minimnya kanal penyelesaian konflik yang berkeadilan menyebabkan konflik-konflik tersebut sulit menemukan titik terang penyelesaian. Hampir di setiap konflik agraria selalu berjatuhan korban, mulai dari tertembak, dianiaya bahkan hingga meninggal. Sebagian dari mereka juga ada yang dikriminalisasi dengan ragam tuduhan,” jelasnya.

Dalam laporannya tersebut, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika di rata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik,” terang Dewi.

Dalam Kesempatan tersebut Agus Indra Firdaus.SH Selaku Ketua LBH GP ANsor Jawa Barat Mengatakan komitmenya dalam proses pendampingan Konflik Agraria di Jawa Barat.

“LBH GP Ansor Jawa Barat Berkomitmen untuk mendampingi konflik Agraria yang ada di Jawa Barat Terutama Konflik-Konflik yang ada di pedesaan, Soalnya mayoritas Basis warga Nahdliyin itu ya di pedesaan, dan Rata-rata profesinya petani.”Ungkap nya di sela-sela kegiatan.

Acara ini ditutup dengan testimoni dari beberapa jaringan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan anggota dari Jaringan Bantuan Hukum Agraria, diantaranya pengacara senior Chairil Syah dan perwakilan dari LBH GP Ansor Jawa Barat.
(Ade Mahmudin)

Comments

comments