Islam Politik yang Intoleran

922

Studi Teoritik Progresif Islam Atas Islam Politik yang Intoleran di Indonesia

Oleh :M Alvie *)

Umat muslim Indonesia mengalami gejala kebangkrutan identitas!

Kalimat tersebut cukup untuk menggambarkan kondisi realitas yang kita alami hingga hari ini. Muslim di Indonesia telah menampakkan gejala kebangkrutan identitas sejak mereka (dan kita) tidak menyadari bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai hari ini kita menyaksikan bahwa sebagian dari muslim Indonesia telah melupakan substansi pokok dari Islam dan secara tidak sadar, mereka mereduksi Islam menjadi hanya sekedar sebagai rahmatan lil muslimin saja. Gejala reduksionisme tersebut sudah muncul semenjak kita tidak lagi demokratis dalam bertindak.

Pembubaran seminar waria, penutupan paksa gereja-gereja, intoleransi terhadap syi’ah dan ahmadiyah, serta munculnya gerakan Islam transnasional yang masif menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa kita telah mereduksi Islam hanya sekedar sebagai rahmatan lil muslimin saja. Kasus terbaru ialah kebodohan sebagian umat muslim yang mendakwa Ahok karena kasus penistaan agama. Saya berkata demikian bukan karena saya membela Ahok, namun karena adanya kesalahan-kesalahan tuduhan yang menyebabkan kasus-kasus Ahok lainnya menjadi tertutup. Gejala kebangkrutan identitas tersebut muncul dari sebab-sebab pokok dan sebab-sebab pendukung. Salah satu sebab pendukung yang paling terlihat ialah adanya kesadaran untuk intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Laporan The Wahid Institute menyuguhkan data kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Dibanding tahun 2010, tahun 2011 ada peningkatan 18 persen menjadi 93 kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas. Tindakan intoleran sendiri meningkat 16 persen sejak 2010 menjadi 184 kasus di tahun 2011[1]. Laporan tersebut merupakan laporan sejarah kontemporer yang memperlihatkan bahwa adanya peningkatan kasus intoleransi di Indonesia. Bagaimana dengan tahun-tahun selanjutnya? Tahun 2012, terjadi peningkatan kasus intoleransi dengan presentasi peningkatan 4 persen. Tahun 2013, terjadi penurunan kasus intoleransi mencapai angka 245 kasus dengan persentasi penurunan mencapai 12 persen. Tahun 2014, juga terjadi penurunan kasus sebanyak 40 persen menjadi 154 kasus. Tahun 2015, terjadi peningkatan kasus intoleran yang luar biasa, yaitu mencapai 23% peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercatat 190 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 249 jumlah tindakan.[2]

Laporan-laporan tersebut menunjukkan variasi statistika yang unik. Tentunya terdapat sebab pokok mengapa angka tersebut bervariasi. Hemat saya, ada dua sebab pokok terjadi pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, yaitu naiknya trend Islam politik di Indonesia dan bangkrutnya borjuasi nasional. Kedua hal tersebut tentunya tidak bisa kita lepaskan dari perspektif kelas. Secara sederhana, gejala naiknya trend Islam politik disebabkan karena membusuknya massa kelas lumpenproletariat dan adanya kerinduan terhadap Feodalisme agama. Sedangkan gejala bangkrutnya borjuasi nasional disebabkan karena adanya agenda Neoliberalisme yang membuat kontradiksi kelas semakin jelas terlihat.

Islam Politik: Kerinduan Terhadap Feodalisme

Agenda Islam politik sudah sejak lama merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Secara historis, agenda Islam politik pasca kemerdekaan yang tertua dilaksanakan oleh gerakan DI/TII. Sedangkan di masa Orde Baru, gerakan Islam politik berkembang melalui gerakan Darul Islam (DI), Jama’ah Islamiyah (JI), hingga berkembangnya ideologi Wahabisme serta Ikhwanul Muslimin. Gerakan-gerakan tersebut – terutama gerakan Wahabi dan Ikhwanul Muslimin – menginfiltrasi dua ormas besar Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Terutama Muhammadiyah, Muktamar tahun 2005 memperlihatkan hasil yang sangat berpihak kepada gerakan Tarbiyah dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Setelah Prof. Abdul Munir Mulkan melakukan penelitian di Desa Sendang Ayu, Lampung, barulah masalah infiltrasi tersebut menjadi terbuka bahkan sampai ke ranah internasional. Farid Setiawan yang pada saat itu menjabat sebagai Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi penelitian Prof. Abdul Munir Mulkan tersebut dengan menerbitkan dua artikel di Suara Muhammadiyah, yaitu Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan Terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkan) dan Tiga Upaya Mu’allimin dan Mu’allimat. Tulisan pertama berbicara soal desakan Farid kepada Muhammadiyah agar mengamputasi virus kanker di tubuh Muhammadiyah yang menurutnya sudah mencapai stadium empat. Dalam tulisan yang kedua, Farid berbicara soal produk pola kaderisasi yang dilakukan oleh virus tarbiyah[3] membentuk diri serta jiwa para kadernya menjadi seorang yang berpemahaman Islam yang ekstrim dan radikal[4]. Hingga sekarang, kita bisa berkata bahwa gerakan Islam Politik diwakili oleh tiga golongan: PKS dengan gerakan Tarbiyah-nya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan FPI (Front Pembela Islam).

Apa sebab-sebab lahirnya gerakan-gerakan Islam Politik tersebut?

Sebelumnya kita telah menjawab bahwa sebab lahirnya gerakan Islam politik tersebut salah satunya ialah kerinduan kelas-kelas feodal terhadap Feodalisme agama. Kelas-kelas tersebut terdiri dari para ustadz, kaum intelektual, dan barisan lumpenproletariat yang tentunya dimanfaatkan kedua kaum sebelumnya untuk menjadi martir gerakan. Fakta apa yang mendukung sebab tersebut? Pelacakan kerinduan tersebut bisa dilacak hingga ke masa terbentuknya Pan Islamisme sebagai gerakan yang menyerukan pembentukan khilafah (dalam bahasa Leninisme, Pan Islamisme merupakan salah satu gerakan Imperialisme) sebagai reaksi atas sekulerisasi yang terjadi di Turki sejak tahun 1924. Sedangkan gerakan Islam politik tertua ialah gerakan Wahabi yang tumbuh di Arab Saudi sejak abad 18.

Di Indonesia, gerakan Islam politik yang kontemporer telah dikenal sejak naiknya Cokroaminoto sebagai pemimpin Sarekat Islam. Namun, gerakan Islam politik di masa itu terkenal sangat mengakomodir gerakan kebangsaan dan menjadi martir dalam melawan Imperialisme Belanda. Masa pasca kemerdekaan, gerakan Islam politik bergeser ke kanan dengan jargon ‘negara Islam’ atau ‘politik Islam’-nya. Kemunculan DI/TII menjadi salah satu bukti bahwa gerakan Islam politik di masa itu bergeser ke kanan. Sedangkan Masyumi sebagai representasi dari gerakan Islam politik yang legal pada masa itu dianggap sebagai dalang dari pemberontakan PRRI/PERMESTA (bersama PSI) yang pada akhirnya Soekarno mengambil sikap untuk membubarkannya. Sejak kejatuhan Soekarno dan naiknya rezim Neoliberalis Soeharto, gerakan Islam politik mengambil wajah politik konservatif kanan[5].

Jika kita memakai analisa Materialisme Historis, gejala kebangkrutan Feodalisme pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan yang membelanya. Pada masa pergerakan nasional misalnya, Boedi Oetomo menjadi representasi utama dari kelas bangsawan Jawa yang dibentuk untuk mempertahankan kedudukan bangsawan Jawa. Begitu juga dengan gerakan Islam politik yang mengambil wajah konservatif kanan. Gerakan tersebut merepresentasikan dua kelas: kelas feodalis yang diwakili para ustadz gadungan, tuan tanah, dan kaum intelektual sebagai kroconya, serta kelas lumpenproletariat yang diwakili kaum pengangguran, preman, dan pemuda yang tidak mempunyai arah dan tujuan. Watak kelas dari lumpenproletariat berasal dari realitas kehidupannya yang merupakan kelas yang tersingkir dari masa ke masa.

Keadaan yang demikian menciptakan sifat yang keras dalam tiap sikap mereka. Namun, lumpenproletariat juga memiliki sifat lain, yaitu akan menjadi pengemis dari kelas-kelas penguasa. Siapapun yang dapat memberi remah roti kepada mereka, maka dia dapat menggunakan lumpenproletariat sebagai martir yang siap dikorbankan dalam melindungi aset produksi tuannya. Sedangkan watak kelas feodalis sangat menyukai budaya tunduk dan gila hormat. Representasi sifat yang demikian jelas tergambar pada wajah para ustadz gadungan, tuan tanah, dan kaum intelektual feodal.

Gejala kerinduan terhadap Feodalisme secara faktual bisa digambarkan sebagai berikut:

  1. Tuan tanah, priyayi, dan kaum bangsawan yang melihat kemajuan zaman yang menuntut hancurnya Feodalisme tidak akan terima dengan keadaan tersebut,
  2. Ketiga kelas tersebut pada akhirnya mempertahankan status quo dengan bergandengan tangan bersama kaum agamawan – dalam hal ini diwakili para ustadz gadungan – dan kaum intelektual yang berwatak abad kegelapan,
  3. Ketiga kelas bersama kroco-kroconya tersebut pada akhirnya merekrut pertama-tama kelas yang paling mudah dijanjikan surga, yaitu kelas buruh, lalu kelas yang paling mudah disulut amarahnya, yaitu kelas lumpenproletariat,
  4. Marx mencatat bahwa dalam praktek politik, mereka (ketiga kelas feodal tersebut – catatan dari penulis) ikut serta dalam segala tindakan kekerasan terhadap kelas buruh. Dalam kalimat yang lain, ketiga kelas feodal tersebut akan berpura-pura ikut berjuang bersama dalam satu barisan dengan kelas buruh dan lumpenproletariat untuk menegakkan warisan lama dalam selubung kepentingan ekonomis kedua kelas tersebut.

Dari analisa diatas, kita bisa tarik kepada realitas yang terjadi sekarang ini, dimana HTI benar-benar merepresentasikannya. HTI menjadi organisasi Islam politik yang sangat bangkrut sejak awal karena telah mendukung ide yang telah bangkrut pula – yaitu khilafah. Padahal keruntuhan kekhilafahan di Turki adalah suatu keniscayaan sejarah, dimana Feodalisme sudah seharusnya tunduk pada Kapitalisme. Jika kita belajar pada fakta-fakta tersebut, kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa HTI adalah salah satu contoh kebodohan kuno yang dipelihara dengan selubung agama Islam. Padahal, sepanjang yang kita pahami, Islam adalah agama yang mengikuti arus kemajuan zaman, bukan agama yang stagnan karena kemajuan zaman.

Akibat dari sikap HTI dan gerakan Islam politik lain yang rindu terhadap Feodalisme, ada generalisasi yang ditimbulkan oleh para orientalis bahwa umat muslim tidak pernah sanggup menghadapi modernisasi dan modernisme karena ajarannya yang stagnan dan kolot. Pendapat yang demikian pernah diungkapkan oleh pakar Wahabi, Sephan Schwartz dan juga oleh Maximillian Robinson, seorang pakar marxis yang fokus studi keislaman.

Kapitalisme, Intoleransi, dan Politik Islam di Indonesia

Selain anasir-anasir yang rindu terhadap Feodalisme, sebagian besar gerakan Islam Politik dan hampir semua gerakan intoleransi muncul sebagai konsekuensi atas berkembangnya Kapitalisme. Mengapa demikian?

Kita perlu menengok kembali kondisi agama dalam masa Feodalisme dan Kapitalisme menurut Marx. Marx menyebutkan bahwa dalam alam Feodalisme dan Kapitalisme, agama mempunyai dua fungsi dalam waktu yang bersamaan, yaitu ekspresi dari adanya penindasan dan sebagai bentuk protes terhadap adanya penindasan[6].

Fungsi pertama berkaitan dengan kaum agamawan yang berpihak pada kelas bangsawan maupun borjuasi. Kaum agamawan tersebut ditugaskan untuk memberikan gambaran surga yang abstrak sebagai janji untuk kelas bawah atas pengorbanan kerjanya dan sifat sabarmya dalam menghadapi penindasan. Sedangkan fungsi kedua berkaitan dengan kaum agamawan yang berpihak pada kelas buruh, tani, maupun kelas tertindas lainnya. Kaum agamawan yang disebutkan terakhir tidak semerta-merta menunjukkan janji surga, namun juga memberikan edukasi bahwa kita bisa membawa surga tersebut ke bumi dengan mewujudkan keadilan serta kesetaraan. Tidak hanya cukup sampai disitu, mereka juga menawarkan metode perjuangan melawan penindasan sebagai jalan menuju surga keadilan dan kesetaraan tersebut.

Dari analisa diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gerakan Islam politik muncul sebagai representasi dari dua golongan: golongan kelas yang tertindas diwakili oleh gerakan Islam politik yang toleran seperti Sarekat Islam, atau mewakili golongan kelas yang berkuasa dengan perpanjangan tangan para ustadz gadungan yang menawarkan surga serta tidak toleran dan menutup diri dari penindasan yang terjadi di sekitarnya. Golongan yang kedua diwakili oleh FPI, PKS, FUI, dan sejenisnya di Indonesia. Mari kita lihat faktanya satu per satu.

Sarekat Islam sebagai organisasi politik Islam dalam kongres kedua tahun 1917 dan ketiga tahun 1918 menghasilkan suatu keputusan yang revolusioner, yaitu menentang Kapitalisme sebagai bagian dari perjuangan agama. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan Sarekat Islam terhadap kelas yang tertindas. Hal yang sama juga dilakukan Nahdhatul Ulama pada 21-22 Oktober 1945 yang menghasilkan suatu resolusi revolusioner, yaitu Resolusi Jihad Nahdhatul Ulama yang kurang lebihnya menyebutkan bahwa siapapun yang melawan Imperialisme Belanda dan Inggris adalah seorang mujahid dan jika mati, maka matinya syahid.

Gerakan-gerakan politik Islam tersebut tidak membawa tendensi intoleransi ataupun penegakan Feodalisme Islam, malah sebaliknya, gerakan-gerakan tersebut membawa tendensi ke arah yang sangat progresif, yaitu menyingkirkan Kapitalisme dan Imperialisme sebagai suatu sampah peradaban. Gerakan-gerakan politik Islam tersebut mencerminkan kebenaran dari pendapat Lenin yang mengatakan bahwa tiap-tiap agama mengandung anasir yang revolusioner[7], serta pendapat dari Ali Ashgar yang mengatakan bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang membebaskan masyarakat tertindas dari penindasan[8].

Golongan yang kedua bisa kita lihat analisanya di masa sekarang, dimana Islam tidak lagi dimaknai sebagai instrumen pembebasan. Kita ambil contoh yang relevan, yaitu Front Pembela Islam atau FPI. Situs Tirto.id memberikan gambaran yang jelas bagaimana FPI dalam lintasan sejarah. FPI dibentuk pada 17 Agustus 1998 di Pesantren Al-Umm, Jakarta oleh para aktivis Islam yang dipelopori Habib Riziq Shihab. Dalam kiprahnya, FPI tidak bisa dilepaskan dari organ Paramiliter Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa).

Keterkaitan tersebut terlihat ketika FPI turut aktif terlibat dalam penggalangan Pam Swakarsa menjelang Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik BJ Habibie sebagai presiden, mengamankan sidang umum, serta membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya[9]. Menurut Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, FPI dikenal dekat dengan berbagai aktor politik. Salah satu kedekatan FPI yang kontroversial adalah dengan Wiranto.

Kedekatan tersebut pada faktanya bisa dilihat dari realitas ketika FPI melakukan aksi menyatroni kantor Komnas HAM memprotes pemeriksaan Wiranto dan kawan-kawan terkait kejadian 1998. Bahkan dalam aksi tersebut milisi FPI dengan golok dan pedang mengancam akan membubarkan Komnas HAM karena dinilai telah lancang memeriksa para jenderal. FPI juga banyak melakukan aksi-aksi intoleran seperti menyerang bar, kafe, diskotik, tempat biliar, dan tempat-tempat lainnya yang dianggap ‘sarang maksiat’.

FPI juga melakukan penyerangan terhadap satpam-satpam Kristen asal Ambon di Ketapang, Jakarta[10]. Kasus terbaru ialah provokasi FPI terkait tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Gubernur DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, FPI bersama ormas Islam lainnya menggalang kekuatan untuk aksi bela Islam yang akhirnya dilaksanakan pada 4 November dan 2 Desember 2016 untuk menekan dan mendesak pemerintah dan aparat untuk mengadili Ahok secepatnya. Beberapa kecurigaan muncul, seperti kecurigaan adanya gerakan makar yang muncul dari Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian[11] hingga kecurigaan tentang kedekatan FPI dengan kelompok politik tertentu dari salah satu calon gubernur DKI.

Analisa-analisa tersebut sudah menggambarkan bahwa FPI menjadi instrumen dari kelas borjuasi nasional dengan selubung agama demi mengamankan aset modalnya yang berharga. Akibat dari demo 4 November dan 2 Desember 2016 kemarin ialah tertutupnya 300 lebih kasus penggusuran di DKI dan kasus reklamasi Teluk Jakarta[12], kasus Sandiago Uno yang sempat terlibat korupsi pembangunan Depo Minyak di Banten yang merugikan negara hingga US$ 6,4 juta, hingga adanya kecenderungan politik FPI kepada Agus Yudhoyono.

Melihat pergerakan Islam politik dari FPI mengingatkan kita kepada perkataan Lenin sekali lagi dalam brosurnya Socialism and Religion yang menyebutkan bahwa lembaga agama – dalam tulisan tersebut Lenin menyebutkan ‘lembaga gereja ortodoks’ – menjadi instrumen penting kelas borjuasi untuk memberikan pemahaman kepada kelas proletar bahwa ditindas itu tidak masalah, sabar menjadi jalan satu-satunya, dan surga di akhirat menjadi tawarannya. FPI (dan Majelis Ulama Indonesia yang kebetulan sedang mendukung FPI secara politis melalui fatwa) menjadi contoh mudah betapa instrumen agama menjadi alat perpanjangan tangan yang menutupi penindasan yang sebenarnya.

Dengan adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, kita menjadi lupa akan adanya penggusuran, kasus korupsi, dan kasus penindasan yang lainnya. FPI yang juga beranggotakan massa kaum lumpenproletariat dan kelas buruh yang frustasi akan penindasan yang terjadi juga menjadi bukti bahwa sejatinya instrumen agama tersebut menjadi martir dari pembelaan terhadap kekuasaan kaum modal. Sampai disini kita seharusnya sepakat bahwa FPI merupakan gejala kebangkrutan borjuasi nasional yang frustasi akibat dari terbongkarnya kejahatan-kejahatan mereka. Sampai disini juga kita dapat menduga bahwa instrumen agama menjadi selubung efektif untuk menutupi penindasan yang sebenarnya banyak terjadi di alam realitas Kapitalisme.

Prospek Islam Seharusnya Progresif!

Dari analisa-analisa diatas, kita dapat kembali ke kalimat awal, yaitu bahwa umat Islam di Indonesia mengalami gejala kebangkrutan identitas. Tidak ada identitas umat Islam yang pasti, bahkan kita menemui di lapangan bahwa umat Islam sendiri mengalami kontradiksi dalam dirinya. Kontradiksi tersebut terjadi antara Islam politik yang intoleran, Islam liberal yang sangat jelas mendukung kaum modal dalam menelanjangi ajaran Islam itu sendiri, dan Islam progresif yang mengajak kita untuk kembali kepada khittah Islam yang sesungguhnya, yaitu sebagai agama perlawanan kaum tertindas.

Apa maksud dari khittah Islam sebagai agama perlawanan kaum tertindas?

Orang sudah pasti membayangkan bahwa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut ialah apakah Islam yang sejati itu Islam yang progresif dan kiri. Namun, jika kita menengok secara historis masa Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita, maka kita akan melihat elemen progresifitas yang melingkupi sejarahnya. Misalnya ialah soal fathu Makkah yang saya definisikan sebagai revolusi Mekkah. Pada saat itu, gelombang revolusioner dari Medinah datang ke Mekkah untuk melaksanakan Haji Wada’. Menurut saya, Haji Wada’ adalah salah satu proses politis dari serangkaian gejala merevolusi seluruh tatanan masyarakat. Haji Wada’ sebagai pernyataan terakhir bahwa Islam sudah kaffah ketika sudah terkuasainya Mekkah oleh kaum yang tertindas. Mengingat bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW dari pihak muhajirin sebagian besar ialah kelas budak dan dari pihak Anshor sebagian besar ialah kelas petani. Penguasaan terhadap Mekkah juga menjadi simbolisasi dari perebutan kuasa oleh kaum yang tertindas.

Selain itu, elemen progresifitas dalam Shirah Nabawiyah juga terlihat dalam perjuangan Nabi SAW dalam mengharamkan riba’ serta peringatan Nabi SAW yang tertulis dalam Surah Al Ma’un tentang ahli ibadah yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Tidak hanya itu, kita juga melihat perjuangan Nabi SAW dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan mengharamkan mengubur bayi perempuan, menghormati ibu, dan bersikap lemah lembur terhadap istri. Kedudukan perempuan di mata Islam menjadi sangat terhormat dibandingkan dengan kedudukan perempuan di masa pra Islam yang menempati strata setara dengan binatang. Dan tidak hanya Nabi SAW yang menggemakan perjuangan memerdekakan kaum tertindas, para tokoh shahabat seperti Abu Dzar al Ghifari (yang dikenal sebagai pembela kaum miskin), Abdullah bin Zubeir (yang menentang kediktatoran Yazid bin Mu’awiyah), hingga Aisyah (istri Nabi SAW yang memimpin pasukan dalam daumatul jandal) menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana Islam benar-benar menjadi spirit perjuangan kaum yang tertindas.

Namun, di hari ini kita melihat Islam telah luntur progresifitasnya karena para pemeluknya yang secara tidak sadar tunduk dibawah agenda Kapitalisme. Di Indonesia sendiri kita akan mengenal beberapa golongan Islam yang tidak progresif seperti:

  1. Golongan Islam politik intoleran, yang diwakili HTI, FPI, FUI, dan sejenisnya,
  2. Golongan Islam liberal; golongan ini merepresentasikan kepentingan Neoliberalisme di Indonesia dengan agendanya yang terkenal, ‘swastanisasi Islam’, sehingga menelanjangi Islam sampai tercabut elemen progresifnya, golongan ini diwakili oleh JIL dan beberapa anggotanya yang menyusup ke dalam tubuh Nahdhatul Ulama serta Muhammadiyah, golongan ini membawa kepentingan kaum intelektual liberalis yang didanai oleh mafia perbankan seperti Asian Development Bank dan sejenisnya,
  3. Golongan Islam moderat yang menekankan pada agenda pasifisme (kedamaian dan ketenangan) sehingga lupa bahwa situasi real yang sebenarnya tidaklah pasifis, namun penuh dengan konflik, diwakili oleh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah,
  4. Golongan Islam konsumeris, yang kebanyakan didominasi oleh para ustadz bayaran dan yang memasang tarif dakwah tinggi untuk sekedar mempromosikan obat penawar rasa sakit (seperti ajakan bersabar, tawakkal tanpa praksis, dan ajakan untuk meratapi nasib tanpa mau merubahnya), produk-produk etika humanistik (seperti menawarkan wacana etika bisnis menurut Islam, hidup bahagia ala Islam, dan sejenisnya), dan sebagainya. Golongan ini diwakili oleh lapisan paling bawah kelas proletar yang frustasi terhadap penindasan yang terjadi, dan
  5. Golongan Islam tradisionalis, yang rindu terhadap alam Feodalisme sehingga dalam praktiknya sering menggunakan budaya feodalis, diwakili oleh para elit ulama dan kaum bangsawan.

Dari realitas tersebut, Islam yang bernafaskan progresifitas menjadi solusi terakhir bagi umat muslim di Indonesia untuk mengatasi gejala kebangkrutan identitasnya akibat agenda Kapitalisme. Umat muslim Indonesia harus kembali lagi kepada khittah-nya yang utama, yaitu meneladani perjuangan Nabi SAW membebaskan masyarakat Arab dari penindasan, perjuangan Nabi Isa As membebaskan Bani Israil dari penindasan Imperium Romawi, perjuangan Nabi Musa As membebaskan Bani Israil dari kediktatoran Fir’aun, dan perjuangan Nabi Ibrahim As membebaskan kaumnya dari penindasan Nimrod. Keteladanan tersebut juga bukan hanya sekedar dijadikan hikmah saja, namun harus dipraktekkan kembali dalam melawan musuh yang baru di masa ini, yaitu kelas-kelas reaksioner seperti kelas feodal yang diwakili tuan tanah, kelas borjuasi, dan kelas borjuasi nasional yang bersifat komprador, kroni, dan birokratis. (Alvie, 5 Januari 2017)

*Penulis Mahasiwa dan Aktivis GMNI  Universitas Padjadjaran

Sumber :

[1] Lih. Ahmad Suaedy, dkk. Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer. (Jakarta: The Wahid Institute, 2012). Hal. 3.

[2] Lih. Tim Penyusun. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 The Wahid Institute. (Jakarta: The Wahid Institute, 2014). Lih. Pula Bonardo Maulana Wahono. Angka Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Naik. Dimuat dalam Beritagar.

https://beritagar.id/index.php/artikel-amp/berita/angka-pelanggaran-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-naik diakses pada 5 Januari 2017.

[3] “Gerakan Tarbiyah pada awal kelahirannya era tahun 1970-an dan tahun 1980-an merupakan gerakan (harakah) dakwah kampus yang menggunakan sistem pembinaan (pendidikan) Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di negeri Mesir. Kelompok ini cukup militan dan merupakan gejala baru sebagai gerakan Islam ideologis, yang berbeda dari arus besar Islam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sebagai gerakan Islam yang bercorak moderat dan kultural. Para aktivis gerakan Tarbiyah kemudian melahirkan Partai Keadilan (PK) tahun 1998 yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2004. Di belakang hari PKS menjadikan Tarbiyah ala Ikhwanul Muslimin itu sebagai sistem pembinaan dan perekrutan anggota. Maka gerakan Tarbiyah tidak terpisah dari PK/PKS, keduanya memiliki nafas inspirasi ideologis dengan Ikhwanul Muslimin, dan sebagai media/instrumen penting dari Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal bersayap dakwah dan politik.” (lih. Sampul belakang: Haedar Nashir. Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.)

[4] Lih. Tim Penyusun, ed. Abdurrahman Wahid. Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, dan Ma’arif Institute, 2009). Hal. 23-25.

[5] Saya mengambil istilah ‘konservatif kanan’ untuk merujuk kepada gerakan mempertahankan ideologi royalis-feodalis – apapun bentuknya.

[6] Lih. Karl Marx. Critique of Hegel’s Philosophy of Right. (London: Oxford University Press, 1970). Hal. 3.

[7] Lih. Vladimir Lenin. Collected Works Vol. 4. (Moscow: Progress Publisher, 1972). Hal. 83-87.

[8] Lih. Ali Ashgar Engineer dalam Islam and Its Relevance to Our Age. (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987).

[9] Diambil dari studi Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam buku Premanisme Politik (2000). Lih. Pula FPI Dalam Lintasan Sejarah yang dimuat dalam Tirto.id.

https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT

diakses pada 5 Januari 2017.

[10] Lih. Taufik Adnan Amal & Syamsu Rizal Panggabean. Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria. (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004). Hal. 74-76.

[11] Hanz Jimenez Salim. Mencari Dalang Demo 25 November dan 2 Desember. Dimuat dalam Liputan 6 News.

http://news.liputan6.com/read/2658334/mencari-dalang-demo-25-november-dan-2-desember

diakses pada 5 Januari 2017.

[12] Informasi kasus diambil dari film dokumenter The Jakarta Unfair yang dirilis Watchdog.

Comments

comments