HARI SANTRI DAN KONTRA WACANA “JIHAD”

330

HARI SANTRI DAN KONTRA WACANA “JIHAD”*

OLEH Iip D Yahya**

Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2015 adalah penghargaan resmi dari negara kepada kalangan pesantren yang jasanya tak terbilang tapi catatan sejarahnya nyaris terbuang. Sekalipun wacana penetapan HSN ini berawal dari janji kampanye, tetapi esensinya sangat penting. Saat ini penyelenggara negara masih dipusingkan dengan tetap kuat dan liarnya wacana jihad yang digelorakan oleh kelompok fundamentalis yang juga berlatar belakang pesantren dan punya jejaring internasional.

HSN dapat menjadi momentum untuk memunculkan kontra wacana jihad yang salah kaprah diterapkan kelompok fundamentalis itu. Makna jihad dalam konteks Indonesia, dapat dikembalikan kepada resolusi awalnya, yakni melawan penjajah kafir yang ingin menduduki kembali negara Indonesia yang berdaulat. Dalam konteks sekarang, jihad itu mengawasi kekuatan dan kepentingan asing yang menjarah sumber daya alam dan manusia Indonesia. Bukan jihad untuk membunuh sesama muslim atau non-muslim yang tidak berdosa, apalagi hanya karena perbedaan mazhab dan khilafiyah. Jihad yang mengobarkan nasionalisme Indonesia, bukan yang membawa ideologi negara lain untuk mengganti ideologi negara Pancasila. HSN dapat dijadikan momentum untuk mengukuhkan makna jihad yang sesungguhnya.

Perubahan tanggal HSN dari 1 Muharram ke hari ditetapkannya Resolusi Jihad oleh Hadratussyaikh Hasjim Asj’ari (HHA), 22 Oktober 1945, adalah usulan cerdas. Pada hari itulah kekuatan umat Muslim Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura, sedang kuat-kuatnya dalam melawan strategi dan taktik Belanda yang ingin kembali menduduki bekas tanah jajahannya dengan menbonceng Pasukan Sekutu. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dipimpin HHA dan beranggotakan semua Ormas Islam pun masih dalam kekuatan utuh. Sikap anti HSN yang berlebihan, oleh karenanya, akan mencederai sejarah menyatunya umat Islam saat Resolusi Jihad itu dikumandangkan.

Namun HSN juga akan menjadi otokritik bagi kaum santri, khususnya dari NU. Upaya mengedepankan fakta sejarah itu tidak boleh “tebang-pilih”. Contoh sederhana adalah jalur kirab Resolusi Jihad yang tidak bermula dari makam HHA di Tebuireng, Jombang dan nyaris melewatkan makam KH Abbas Djamil (Buntet), dua tokoh sentral yang tak bisa dipisahkan dari catatan sejarah resolusi yang fenomenal itu. Hal ini tentu menjadi tanda tanya bagi kesungguhan kaum santri yang tengah bersemangat ingin memuliakan sejarahnya sendiri itu.
Masa Penjajahan
Pada masa Hindia Belanda, pesantren adalah kelompok liyan (the other) yang diabaikan keberadaaannya, yang selalu dicurigai karena dianggap dapat mengobarkan perlawanan kolektif. Alih-alih mendapat subsidi, seperti lembaga lain yang menerapkan sistem modern mengikuti model Belanda, pergerakan pesantren justru dibatasi. Pesantren nyaris tak mendapat tempat dalam pemberitaan resmi pemerintah saat itu.

Selama pendudukan Jepang, kondisi pesantren semakin memburuk. Jumlah santri menurun drastis akibat susahnya memperoleh sandang-pangan. Penjajah Jepang melarang pengangkutan beras antardaerah sehingga santri tidak bisa mendapatkan kiriman bekal dari orang tuanya.

Tak heran jika pada tahun pertamanya menjajah wilayah Indonesia, Jepang langsung mendapatkan antipati kaum muslim, antara lain karena menabrak akidah Islam, yakni kewajiban setiap pagi menghadap ke arah istana Kaisar Tenno Haika di Tokyo yang disebut saikeirei. Dalam ajaran Islam, membungkuk 90 derajat seperti ruku dalam sembahyang adalah musyrik, mempersekutukan Allah.

Organisasi NU termasuk yang terkena dampak buruk dari kebijakan awal tentara Jepang itu yang berpuncak pada penahanan Rais Akbar Syuriyah PBNU HHA di penjara Bubutan Surabaya. Melihat reaksi keras umat Islam yang dipimpin oleh KH. A. Wahab Chasbullah dan KH. A. Wahid Hasjim, Nippon mulai menghitung ulang langkah-langkahnya. Mereka akhirnya membebaskan HHA pada 18 Agustus 1942 setelah menahannya selama empat bulan. Sebagai konpensasi atas kesalahan itu, kelak pada Agustus 1944, mereka memberinya jabatan Syuumubuchoo, Kepala Jawatan Agama.

Pada 22 November 1943, Gunseikan (Komandan Angkatan Darat Pemerintahan Militer Jepang) mengesahkan Masyumi sebagai pengganti Majelis A’la Islam Indonesia (MIAI) yang dibubarkan pada 24 Oktober 1943. Masyumi menjadi badan penghubung dan pengendali semua organisasi Islam dan menyatukan potensi para alim ulama Indonesia (khususnya di Jawa) untuk membentuk kekuatan bersama di masa perang. Maksud dan tujuan itu kemudian dipertegas dalam Pasal 3 Anggaran Dasar (AD) Masyumi. Dilihat dari susunan pengurusnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 21, terlihat komposisi yang seimbang antara NU, Muhammadiyah dan ormas Islam yang lainnya. HHA yang dituakan menjadi Ketua Besar, sementara KH Mas Mansoer dan KH A Wahid Hasjim menjadi Ketua Muda. Begitu pula dalam anggota pengurus dan penasehat, semua terwakili.

The Father of Indonesian Muslim
Dengan tiga kedudukan penting: Rais Akbar Syuriyah PBNU, Syuumubuchoo, Ketua Besar Masyumi, membuat HHA menjadi tokoh sentral umat Islam Indonesia. Ia adalah The Father of Indonesian Muslim. Maka bukanlah satu kebetulan jika kepadanya, Presiden Soekarno meminta fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Pada 17 September 1945, HHA pun memberikan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia adalah jihad fi sabilillah. Soekarno sebagai simbol politik dan HHA sebagai simbol spiritual, itu menemukan titik perjuangan bersama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Mari kita simak, apa alasan sebenarnya HHA mau menerima kedudukan sebagai pemimpin Masyumi? “Sesungguhnya usia saya yang telah 83 tahun ini adalah terlampau lanjut untuk melakukan kewajiban itu. Tetapi karena, sebagai yang dinyatakan oleh para penganjur Islam kepada saya, kedudukan saya dalam Masyumi itu nanti akan dapat menambah semangat bekerja dan kerukunan ummat Islam, maka dengan senang hati saya menerimanya. Saya sangat setuju dengan berdirinya Masyumi.” (Soeara Asia, 25/11/1943).

Alasan menambah semangat kerukunan umat Islam itu lalu dicantumkan sebagai salah satu program kerja Masyumi, “Memperdamai perselisihan-perselisihan faham tentang pengertian hukum-hukum agama …”.

Jauh sebelum kemerdekaan diproklamirkan, HHA aktif mengobarkan semangat perjuangan dan persatuan sesuai dengan kedudukannya. Misalnya pada penutupan pelatihan tentara Hizbullah di Cibarusah, Bogor, ia membakar semangat tentara santri itu. “Buktikanlah kepada segenap dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih hidup dan ummat Islam di Indonesia adalah ummat yang masih hidup pula.” (Harian Tjahaja, 22 Mei 1945).

Dalam nasehatnya kepada para prajurit PETA, yang antara lain dimuat oleh Atjeh Sinbun, 31 Juli 1945, HHA mengutip sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, “Setengah orang berperang untuk mendapat barang rampasan, setengahnya berperang untuk mendapat nama, setengahnya berperang untuk mendapat kedudukan yang dilihat orang, maka siapakah orang yang berperang dalam jalan Allah?” Nabi Muhammad bersabda, “Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi mulia (luhur), itulah yang berperang di dalam jalan Allah.”

Resolusi Jihad
Dalam catatan Direktur Museum NU Ahmad Muhibbin Zuhri, ada tiga rangkaian resolusi jihad yang saling terkait, yang menempatkan HHA sebagai tokoh utama. Pertama, resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh PBNU di Surabaya setelah menggelar pertemuan Konsul NU se-Jawa dan Madura (21-22 Oktober). Kedua, resolusi jihad 8 November 1945 oleh Masyumi setelah menggelar Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta (7-8 November). Ketiga, resolusi jihad dalam Muktamar NU ke-16 di Purwokerto (26-29 Maret 1946). Ketiga resolusi itu berbasis pada fatwa jihad HHA atas permintaan Soekarno itu.

Resolusi Jihad itu bergema di seantero Jawa. Menjadi akumulasi perlawanan kaum santri terhadap penjajah kedaulatan Indonesia. Kaum santri berbaur dengan masyarakat lainnya, berbondong-bondong ke medan perang. Mereka berduyun-duyun mendatangi ulama waskita, meminta didoakan agar semakin kuat dan berani dalam perjuangan. Jawa dan Madura bergerak dalam jihad dengan komando kiai-kiai pesantren.

Salah satu kiai waskita yang terkenal ialah Mbah Subki dari Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Dengan doa singkat: “Bismillahi .. Ya Hafizhu .. Allahu Akbar”, Mbah Subki mengantar ribuan pejuang itu menuju medan perang.

Setelah perang yang berpuncak pada 10 November 1945 usai, saat Masyumi berubah menjadi Partai Politik Islam, HHA tetap menjadi rujukan. Ketika perjuangan kaum santri ingin disisihkan oleh pihak-pihak yang merasa lebih berhak dalam perjuangan, HHA memberikan nasehat bijak dalam amanatnya pada Muktamar Pertama Partai Politik Islam Masyumi di Solo, 10 Februari 1946. “Kita ummat Islam Indonesia pun tidak ingin merebut kedudukan atau pimpinan, hanya kita ingin supaya orang yang bekedudukan dan memegang pimpinan, menjalankan syariat Islam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (Harian Al-Djihad, media resmi Masyumi, 1946). Perhatikan, harian Partai Masyumi yang berbasis di Yogyakarta itu bernama “Al-Djihad”. Dengan demikian, jihad saat itu bukanlah dominasi kaum santri, melainkan semua lapisan umat Islam yang cinta tanah airnya, yang rela mati untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya.

Walhasil, HSN adalah penghargaan yang wajar belaka dari negara yang saat ini kebetulan dipimpin oleh seorang Presiden yang coba mengerti jasa besar kaum santri. HSN diharapkan dapat menjadi motivasi besar bagi kaum santri, bahwa mereka juga bisa berkarya untuk bangsa dan negara, sesuai keahliannya. Kini semua setara di hadapan negara, baik yang belajar di pesantren maupun non-pesantren. Dan HSN juga akan jadi beban moral bagi pejabat yang berlatar belakang santri, untuk selalu amanah dalam jabatannya dan menjauhi korupsi. Jika sampai mereka tertangkap tangan melakukan korupsi, tentu nama kaum santrilah yang akan tercemar dan tercela. Na’udzubillah min dzalik!

* Tulisan ini pernah dimuat disitus : www.pcinu-anz.org, bulan Oktober Tahun 2015 semasa penulis bermukim di Australia. atas seijin penulisnya, dimuat ulang di Ansorjabar Online.  

** Iip D Yahya, alumni Pesantren Tremas, jamaah PCI NU Australia- New Zealand.

 

Comments

comments