Hari Ibu Dan Nasib Perempuan Yang Masih Terdiskriminasi

403

Oleh : Wawan Gunawan

Ihwal tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari Ibu di Republik Indonesia terkait dengan suatu peristiwa Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan pada tanggal dan bulan tersebut di tahun 1928 silam, beberapa pekan setelah kongres pemuda ke-2 yang menghasilkan teks sumpah pemuda itu.  Jika pada kongres pemuda salah seorang tokoh utamanya adalah lelaki bernama Mohamad Yamin, mahasiswa semester awal sekolah ilmu hukum di Rechts Hooge School, maka pada kongres perempuan, yang menjadi sang pelopor diantaranya adalah kekasih Yamin bernama Raden Ayu Siti Sundari, 23 tahun, seorang putri priyayi terpelajar dari Kadilangu.  Pada perhelatan itu Sundari memberikan pengantar dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, sebab hal demikian tak terlalu umum pada ketika itu, yang kebanyakan orang terutama kaum pelajar seumpama Sundari lebih popular mempergunakan bahasa Belanda, baik dalam pergaulan formal maupun di forum-forum resmi. Sedangkan para ningrat lainny lebih suka menggunakan bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda.

Mengejutkan, pada angka tahun yang teramat lawas tersebut, Sundari sudah pula berbicara mengenai penentangannya terhadap praktik poligami, kawin paksa, dan nikah muda. Tiga hal yang dalam emporium kebudayaan Jawa saat itu dibilang lumrah. Karena laki-laki adalah pusat yang semaunya harus dilayani oleh para perempuan nunut.  Apa yang diungkap oleh sundari sebenarnya merupakan estafeta kegelisahan pendahulunya, Jeng Kartini dari Jepara dan Jeng Sartika dari Bandung. Mereka menuntut budaya patriarkal yang menomorsatukan lelaki haruslah dibantai. Perempuan tidak seharusnya melulu dalam posisi semaput di hadapan kaum berkumis. Sebab itu tidak produktif bagi sebuah bangsa yang sedang membangun yang lagi membutuhkan sebanyak mungkin kiprah, baik dari kaum Adam maupun berjenis Hawa. Dan pula, praktik mensubordinasi perempuan bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan yang sedang diperjuangkan. Bukankah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, baik itu bangsa lelaki maupun bangsa perempuan.

Bersandar atas peristiwa dan semangat itulah tidak mungkin akhirnya kita merayakan hari ibu sembari membayangkan sesosok perempuan yang khusus bekerja pada segitiga klasik: sumur, dapur, dan kasur. Ibu yang kita bayangkan akhirnya ibu yang pejuang, karena hak-hak kaumnya sudah sangat terinjak oleh berbagai nomenklatur kebudayaan, politik, dan bahkan agama.

Jelang sekian tahun setelah para Jeng menggelar kongres, bahkan setelah lebih dari setengah abad Indonesia ini dinyatakan merdeka secara absah, di tahun 2016 ini, ternyata pendiskriminasian terhadap kaum perempuan tak jua pupus. Bahkan diskriminasi terhadap perempuan kini tak hanya pada budaya oral di masyarakat berikut sejumlah cara berpikir yang gagal adil, tetapi terlembagakan secara institusi melalui berbagai kebijakan politik yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.  Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2009 hingga 2016 ada sejumlah 421 kabijakan daerah yang diskriminatif terutama terhadap perempuan, dan 91 diantaranya terbit di Provinsi paling dekat dengan ibu kota, yakni Jawa Barat.

Pada sejumlah daerah misalnya ada Peraturan Walikota/ Bupati yang mengatur bagaimana caranya perempuan berpakaian. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa banyak terjadi kasus perkosaan itu akibat pakaian perempuan yang “mengundang”. Tidak pernah yang “diadili” otak lelakinya yang busuk dan kotor. Kenapa kontrol pada akhirnya hanya dijatuhkan kepada perempuan, kepada tubuh, miliknya yang sangat domestik dan privasi. Perempuan yang sudah jelas sebagai korban lantas disalahkan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ada juga peraturan daerah yang menyatakan perempuan tidak boleh ada di luar setelah jam 9 malam. Malah kebijakan seperti ini diterapkan juga di beberapa kampus perguruan tinggi di Bandung. Latar argumennya adalah untuk melindungi perempuan dari berbagai mara bahaya. Ini salah satu contoh bagaimana mengatasi masalah dengan masalah baru. Seharusnya, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, dilakukan dengan cara menambah sejumlah alat penerangan di ruang-ruang publik, menambah jumlah petugas keamanan, dan lain sebagainya. Bukan malah mengembalikan perempuan untuk kembali ke rumah. Di mana hal tersebut merupakan bentuk cara pandang yang aneh: bahwa perempuan harus kembali dibatasi. Dilindungi artinya menjadi dibatasi. Dan di dalam sesat pikir seperti ini ada suatu pandangan miring bahwa perempuan tidak baik keluar malam. Namun, bukankah di jaman sekarang perempuan bekerja, ada kemungkinan dia harus keluar pada malam hari.

Jika dikategorisasikan berbagai kebijakan yang diskrimanitif tersebut, terutama terhadap perempuan, disandarkan ke dalam beberapa hal: mengkriminalisasi, membatasi peran, dan mengontrol tubuh perempuan. Pelbagai kebijakan tersebut dikeluarkan tak jarang atas nama moralitas dan agama.

Akibat dari ini semua, perempuan menanggung rugi. Dalam dunia pendidikan misalnya, aksesbilatas mereka terhadap sekolah tidak seleluasa kaum pria. Menurut data BPS tahun 2010, angka melek huruf laki-laki adalah 95,65. Sedangkan pada perempuan hanya 90,52. Selain itu, rata-rata lama sekolah laki-laki berada pada angka 8,34 tahun dan perempuan berada pada 7,5 tahun.

Begitupun dalam bidang ekonomi. Jumlah perempuan miskin, atau yang dimiskinkan jauh lebih banyak katimbang lelaki. Dalam bab kesehatan, ada istilah angka kematian Ibu (AKI) dan kita tidak menemukan lema angka kematian ayah. Itu artinya seorang ibu lebih memiliki resiko kematian ketimbang seorang bapak. Berdasarkan laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) mencatat rentang AKI tahun 2007 yaitu 228 kematian (132-323) per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi lima tahun kemudian, atau 2012, AKI meningkat yaitu 359 (239-478) per 100.000 kelahiran hidup. AKI sebesar 359 ini, 82 persennya terjadi pada persalinan ibu berusia muda, 14-20 tahun. Akibat pernikahan muda yang puluhan tahun lalu ditentang oleh Sundari.

Lebih mengerikan jika kita melihat catatan tahunan komnas perempuan yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 ada 4.336 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari total 211.822 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Sedikitnya setiap hari ada 35 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini berarti, setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual (berdasarkan analisa dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2002-2012).

Belum lagi jika kita berbicara mengenai konflik agama yang belakangan ini banyak terjadi di Indonesia. Tak jarang korban terberat dari proses “baku hantam” itu adalah perempuan dan anak-anak. Di beberapa daerah rawan konflik, saya sering bertemu dengan korban traumatis yang terdiri dari perempuan dan anak-anak.

Walhasil, perayaan hari ibu sebaiknya tak sekedar seremoni semata. Semangat 22 Desember harus dikembalikan kepada gairah perempuan memerangi diskriminasi. Negara harus menunjukkan keseriusan dan keberpihakan kepada perempuan. Sangat relevan rasanya, pada momentum memuliakan hari Ibu ini, kita meninjau kembali berbagai kebijakan yang merugikan perempuan. Undang-undang dan peraturan di bawahnya seharusnya melindungi bukan merugikan.

Dibutuhkan komitmen dan peran serta yang kongkrit dari para aparatur negara, pejabat publik, dan masyarakat secara luas untuk mewujudkan bahwa semua manusia bermartabat. Semua manusia setara, apapun jenis kelaminnya, baik di mata hukum, mahkamah kemanusiaan, dan apalagi di hadapan Sang Maha Pencipta. Selamat hari ibu.

 

Penulis adalah Koordinator Jaringan Kerja antarumat Beragama (JAKATARUB), pengurus Lakpesdam NU Jawa Barat

Comments

comments