Gemasaba Jabar Nilai Kebijakan FDS Potensial Matikan Madrasah Diniyyah

161
BANDUNG, (Ansorjabar Online) – Kebijakan Full Day School oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai potensial mematikan eksistensi madrasah diniyyah sebagai salah satu pilar penting pendidikan agama masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Kebangkitan Bangsa (DPW Gemasaba) Jawa Barat Heri Kurniawan dalam rilisnya kepada ansorjabar online, Kamis (11/08/2017) siang.
Menurut Heri, seyogianya pemerintah responsif atas munculnya penolakan berbagai elemen masyarakat atas dikeluarkannya kebijakan tersebut.
“Pemerintah jangan tutup mata. Reaksi masyarakat sudah semakin besar. Kebijakan ini langkah mundur dalam dunia pendidikan kita,” kata Heri.
Dikatakan oleh Heri, madrasah diniyyah selama ini sudah berperan penting dalam mengembangkan karakter anak didik yang religius dan berbudi luhur. Seharusnya, pemerintah lebih memperkuat posisi madrasah diniyyah, jangan justru dipinggirkan.
“Kita ingin agar Presiden jokowi bersikap tegas saja. Jangan biarkan kebijakan ini menenggelamkan pendidikan kita yang sudah baik. Kalau perlu, mendikbudnya copot saja. Sebelum situasinya makin keruh” ujar mantan aktivis PMII ini.
Mrnyikapi hal tersebut, rencananya DPW Gemasaba Jawa Barat dalam pekan ini akan menggelar konsolidasi cabang se Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Pekan depan kita akan kumpulkan cabang se Jawa Barat untuk audiensi dengan pak Gubernur. Kita yakin pa Aher akan bijaksana untuk sama-sama menolak dan peduli pendidikan madrasah diniyyah. Karena FDS ini berbenturan dengan perda diniyyah takmiliyyah yang sudah berjalan di banyak daerah di Jawa Barat,” pungkasnya. (edi)