Forum Silaturahmi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (Fosikmas) Jabar: Gubernur Ridwan Kamil Diskriminatif dan Menganaktirikan Madrasah Aliyah

860

Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil pada tahun 2020 akan mengratiskan SPP bagi SMA/SMK tapi pak Gubernur lupa atau memang tidak sadar bahwa di Jawa Barat ada siswa yang Sekolah di MA (Madrasah Aliyah ) di bawah Kementrian Agama, dan siswa MA juga warga Jawa Barat yang perlu dapat perhatian dari seorang Gubernur, selama ini selalu yang di gaungkan oleh Gubernur hanya SMA dan SMK sementara di Jawa Barat ada MA Swasta atau Madrasah Aliyah setingkat SLTA yang di kelola masyarakat dengan jumlah yang sangat signifikan sesuai data yang kami ketahui dari data Penerima Bantuan BPMU tahun 2019 tercatat MA swasta berjumlah 1.049 dengan jumlah siswa kurang lebih 164,596 siswa.

Dan dari jumlah yang begitu banyak siswa yang menimba ilmu di MA tentunya warga Jawa barat, dan juga generasi masa depan Jawa Barat yang perlu perhatian juga dari seorang Bapak Gubernur menurut H.Iyan Mahpudin,M.Si ketua Forum Silaturrahmi Kepala Madrasah Aliyah Swasta/FOSIKMAS JABAR dalam pertemuan dengan Pengurus dan Koordinator Wilayah FOSIKMAS JABAR pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 di kota Bandung.

Lebih lanjut H.Iyan Mahpudin menegaskan Pendidikan madrasah, khususnya Madrasah Aliyah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, dlm hal ini bapak gubernur kita yg rupawan. Sebab, sekolah yang menanamkan nilai-nilai keislaman ini seperti kurang diperhatikan , Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. itu sesuai amanat UUD 45,”“Wakil presiden pertama RI M Hatta berpesan bahwa negara berkewajiban dalam memberikan bantuan pada masyarat yang membantu mencerdaskan kehidupan bangsa”
Artinya lembaga madrasah tidak perlu meminta-minta kepada pemerintah. Sebab, negara punya kewajiban tersebut. Seharusnya bapak gubernur kita yg mencari sekolah/Madrasah yg memang memerlukan bantuan dalam hal ini madrasah swasta dan Hal itu tentunya tanpa ada pengajuan dari Madrasah yang perlu dibantu bukannya malah tidak masuk menjadi penerima program jauh dari kata prioritas.

Dalam Pertemuan Pengurus dan Korwil FOSIKMAS JABAR di kota Bandung Sekertaris Umum FOSIKMAS JABAR Hambali Ahmad yang juga seorang Kepala Madrasah Aliyah swasta di Kabupaten Subang ikut memberikan komentarnya bahwa “Peran madrasah yang begitu besar juga perlu pendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, Pasal 17 dan 18 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan madrasah setara kedudukannya dengan sekolah. MI setara dengan SD, MTs setara SMP, MA setara dengan SMA, MAK setara dengan SMK. Meski setara secara status, sayangnya dari sisi anggaran antara madrasah dan sekolah masih ada ketimpangan, kondisi ini sangat memprihatinkan”  Hambali Ahmad menambahkan,”Selain itu, madrasah juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, dlm hal ini bapak gubernur jawa barat yg kita cintai dan semoga senantiasa Allah berikan kemulyaan. Meski madrasah Aliyah berada dalam kewenangan Kementerian Agama, pemerintah daerah jawabarat tak boleh menganak tirikan madrasah Aliyah Justru sebaliknya, pemerintah daerah perlu membantu agar madrasah tumbuh dan berkembang layaknya sekolah umum. Yang perlu diperhatikan, madrasah memiliki nilai lebih dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam bagi para siswanya”

“Secara umum, kualitas Madrasah Aliyah yang telah terakreditasi tak kalah dibandingkan sekolah SMA atau SMK, Bahkan, tak sedikit MA yang berhasil menorehkan prestasi gemilang, baik di tingkat nasional maupun internasional, MA tak boleh lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua Sebab MA sudah menjadi pilihan utama, bukan lagi alternatif para orang tua maka sudah selayaknya kebijakan anggaran untuk MA harus sama adilnya dengan sekolah SMA dan SMK”
Menurut Sekertaris Umum FOSIKMAS JABAR, Hambali Ahmad, pihak FOSIKMAS JABAR akan melayangkan surat Kepada Bapak Gubernur untuk bisa bertemu dan minta penjelasan tentang adanya program SPP gratis bagi SMA/SMK di Jawa Barat sedangkan MA tidak diikut sertakan yang notabene nya MA swasta juga adalah Warga Jawa Barat.

Hambali Ahmad menuturkan “Secara tegas Forum Silaturrahmi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (FOSIKMAS) Jabar menolak atas kebijakan Bapak Gubernur yang hanya akan menggratis kan biaya SPP bagi SMA dan SMK Negeri sementara MA swasta tiidak mendapatkannya dan tentunya kebijakan Bapak Gubernur sangat diskriminatif”