Forum Aswaja Merah Putih Sesalkan Pengajian BJB Hadirkan Narasumber Tokoh Organisasi Terlarang

382

Pengajian pegawai BJB dalam tajuk Ramadhan Online beberapa waktu lalu menuai kritik keras dari Forum Aswaja Merah Putih.

Pasalnya, lembaga keuangan yang notabene dibawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menghadirkan tokoh organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh Pemerintah.

“Sebagai bank plat merah, seharusnya BJB mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah Jokowi yang telah membubarkan organisasi tersebut. Munculnya nama narasumber tersebut cukup mencurigakan jangan-jangan ditubuh manajamen BJB ada yang terpapar ajaran organisasi tersebut”, kata Koordinator Forum Aswaja Merah Putih Jalaludin Al Afghani dalam keterangan tertulisnya.

Hadirnya tokoh tersebut, lanjut Jalaludin, menjadi kontraproduktif dengan program deradikalisasi dan penguatan wacana keagamaan yang damai dan toleran.

“Yang harus diperkuat dikalangan pegawai itu justru narasi keagaman yang sejalan dengan visi kebangsaan. Ini kian memperkuat fakta sebuah riset BNPT bahwa BUMN dan juga BUMD termasuk yang terpapar ajaran radikal”, ujarnya.

Jalal juga melihat dari sekian narasumber yang dihadirkan itu kecendrungannya seragam. Bahkan ada salahsatu narasumber yang pernah menghujat pimpinan ormas terbesar di Indonesia.

“Masyarakat Jabar itu kan heterogen. Baiknya narasumber yang dihadirkan juga beragam sesuai dengan realitas sosial masyarakat Jabar. Utamanya hadirkan narasumber yang lebih memperkokoh komitmen kebangsaan kita”, tegas Jalaludin.

Jalaludin meminta Gubernur Jawa Barat sebagai pembina BJB bertanggungjawab dengan kondisi yang ada di Bank BJB.

“Pak Ridwan Kamil harus bertanggungjawab dan menjadi bahan evaluasi kedepannya. Karena BJB ini kan milik Pemprov. Jangan sampai kecolongan begitu. Apalagi dia seringkali menggembar gemborkan akan mengaswajakan Jawa Barat”, Kata Jalaludin.

Jika benar Gubernur akan memperkuat Islam Aswaja yang rahmatan Lil Alamin, menurut Jalaludin, tentu saja narasumber dan juga tokoh yang mengisi pengajian di setiap leading sektor Pemprov Jabar juga yang sejalan dengan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah.

“Ingin Mengaswajakan Jabar, tapi wacana agamanya yang bertolak belakang dengan aswaja. Jangan sampai Aswaja ini hanya alat politik saja. Nanti kewalat”, pungkasnya.

comments