Dari Gua Pawon, Kader Ansor Suarakan Perubahan di Bandung Barat

208

Bandung Barat, (ansorjabar online)
Kalangan muda Nahdliyyin yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor menghendaki adanya perubahan dalam tata kelola pembangunan di Bandung Barat, terutama dalam distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Harapan ini mengemuka dalam Kopdar Menakar Partisipasi Politik Kaum Nahdliyyin di Bandung Barat, Rabu (24/05/2017), di Bale Riungan Situs Gua Pawon, Cipatat, Bandung Barat. Hadir dalam acara tersebut beberapa narasumber, diantaranya Ketua PW Ansor Jabat Deni Ahmad Haidar, Ketua DPC PPP Syamsul Maarif, Wakil Ketua DPD Golkar Dadan Supardan, Ketua DPC PKB Ade Wawan dan Sekretaris PCNU KBB Yusuf Sugiana.

“Belakangan ini memang banyak suara-suara dikalangan kader Ansor menghendaki adanya perubahan di Bandung Barat. Tapi perubahan seperti apa dan bagaimana dulu? Biar jelas dan terukur, sengaja kita diskusikan disini,” kata ketua PC GP Ansor KBB Cecep Nedi Sugilar.

Dikatakan Cep Nedi, sebagai bagian dari masyarakat Bandung Barat, Ansor mengingatkan pemangku kebijakan di pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif lebih memperhatikan kepentingan masyarakat masyarakat luas daripada ego sektoral dan kepentingan politik kelompok. Karena hal demikian, katanya, akan menghambat bagi kemajuan Bandung Barat. Dirinya ingin peran-peran politik yang ada saat ini dievaluasi.

Ia menilai perubahan dalam menyikapi momentum politik ke depan memang menjadi sebuah keharusan. Apalagi setelah berkaca pada momentum-momentum sebelumnya yang menyisakan banyak bahan evaluasi.

“Perubahan memang sudah menjadi keharusan. Terlebih dalam menyikapi momentum politik saat ini,” lanjutnya.

Wakil ketua DPRD KBB Syamsul Maarif memandang, bahwa Nahdliyyin Bandung Barat sementara ini masih belum memiliki peran cukup signifikan dalam mendorong kebijakan politik bagi kepentingan kaum Nahdliyyin itu sendiri. Dengan mengilustrasikan perkataan KH. As’ad Syamsul Arifin, kaum nahdliyyin di Bandung Barat tak lebih seringkali diposisikan ibarat stoom, hanya dipergunakan untuk meratakan jalan, sementara setelah jalannya rata, stoom itu kemudian diparkirkan kembali.

“Jangan sampai nasibnya seperti itu. Warga Nahdliyyin hanya jadi komoditas pokitik. Apakah kita akan kembali terjatuh dalam lubang yang sama?,” tanya Syamsul.

Senada dengan Syamsul, Wakil Ketua DPD Golkar KBB Dadan Supardan dan Ketua DPC PKB Ade Wawan mengemukakan, dilihat dari kultur dan amaliyah keagamaan yang tersebar di wilayah KBB mayoritas adalah warga Nahdliyyin. Karenanya, GP Ansor sebagai anak kandung NU memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi dan kesejahteraan kaum nahdliyyin.

“Sebagai aktor politik, saya memperhatikan kaum Nahdliyyin selama ini memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya tatanan politik yang ada saat ini. Pertanyaanya, apakah kontribusi politik itu sudah berbanding lurus dengan hak kesejahteraan warga nahdliyyin atau belum?, ini tentu saja harus menjadi perhatian pula GP Ansor sebagai kader NU,” kata Dadan.

“Tentunya dengan berpijak pada pengalaman sebelumnya, PKB sebagai partai yang didirikan oleh NU tidak menghendaki kaum Nahdliyyin hanya dijadikan sebagai objek politik semata. Saya berharap kader Ansor dapat berperan sebagai pelopor perubahan di Bandung Barat,” ujar Ketua DPC PKB Ade Wawan.

Ketua PW Ansor Jabar Deni Ahmad Haidar menghimbau kader Ansor untuk berpolitik secara cerdas dan bertanggungjawab. Menurutnya, kader Ansor tidak perlu alergi dengan politik, karena bagaimanapun politik menjadi ruang strategis menyangkut kepentingan ummat dan hajat publik. Menurutnya, dalam era politik elektoral saat ini, saluran untuk menyuarakan aspirasi politik adalah partai politik.

“Sah dan halal kader Ansor berperan dalam ruang politik apapun. Berpolitiklah secara cerdas dan bertanggungjawab. Harus menjadi kekuatan politik yang dapat diperhitungkan,” kata Deni.

Untuk menjadi kekuatan sosial politik yang diperhitungkan, lanjut Deni, tak ada pilihan lain bagi Ansor KBB untuk terus giat melakukan kaderisasi hingga level akar rumput.

Sementara itu, H. Yusuf Sugiana selaku sekretaris PCNU Bandung Barat mengharapkan momuntum politik tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dapat memecah belah. Sebab ukuran NU dalam menyikapi masalah politik adalah khittah. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di kalangan warga NU dalam kondisi apapun.

“Jangan sampai NU terpecah-pecah karena urusan pribadi maupun politik,” tegasnya. (rifki/moch)

Comments

comments