Bedah Perppu Ormas, Prinsip NU jadi Sumbangan Penting

54

TASIKMALAYA, (Ansorjabar Online) – Diskusi dan bedah Perppu Ormas berlangsung di aula PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (23/8/2017). Acara yang digagas oleh PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya menghadirkan tiga pembicara, Peneliti Sosial Lipi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Amin Mudzakir, Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat Dr. Asep Salahudin dan Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya KH. Ii Abdul Basith.

Kiai Ii Abdul Basith menuturkan, Pancasila seharusnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Pancasila merupakan jalan tengah yang diambil dan disepakati sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia.

“Pancasila ini sudah final. Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai agama maupun budaya masyarakat kita,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Sukahideng itu.

Ajengan Ii memberikan contoh ada yang menghendaki negara ini sekuler. Ada pula yang menghendaki Indonesia ini sebagai negara Agama (Islam). Pancasila hadir sebagai jalan tengah untuk menjembatani keinginan-keinginan itu.

Hanya saja, menurutnya, saat ini ada banyak pihak yang sedang berhalusinasi dan berimajinasi untuk mengganti Pancasila dengan bentuk lain. Bahkan menghendaki Indonesia ini menjagi negara Islam.

“Kita anggap saja mereka ini sedang berhalusinasi dan berimajinasi. Tidak berpijak pada sesuatu yang realistis,” ujarnya.

Sementara Amin Mudzakir menuturkan Perppu Ormas tersebut sengaja dibuat untuk melindungi rumah besar Indonesia dari penghuni-penghuninya yang anti terhadap kebhinekaan dan Pancasila. Terlebih, kata Amin, sudah ada kelompok yang dengan terang-terangan menghendaki ingin mengganti dasar negara ini dengan bentuk yan lain seperti Khilafah Islamiah.

“Dan lewat Perppu ini negara hadir untuk melindungi itu,” kata Amin.

Hanya saja, kata Amin, pada Perppu Ormas tersebut masih banyak poin-poin yang dari segi redaksi bahasanya masih sangat ambigu. Alhasil Perppu Ormas tersebut perlu diperbaiki secara bertahap. Terutama di Pasal 59 ayat 1, 2 dan 3. Pasalnya, kata Amin, jika tidak diperbaiki, khawatir ke depan Perppu tersebut digunakan sebagai senjata oleh kekuasaan yang sewenang-wenang untuk membubarkan kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila.

“Mungkin karena mendesaknya sekarang, yang penting Perppunya terbit dulu. Perbaikannya menyusul,” kata Amin.

Dalam bahasa yang berbeda Asep Salahudin mengingatkan bahwa Perppu saja tdk cukup. Gerakan lain mencakup pendidikan dan kebudayaan harus juga memiliki visi yang sama, yakni membangun keberagamaan yang toleran, lapang dan inklusif.

“Presiden sebagai kepala negara punya kewajiban memberikan kepastian bahwa ideologi negara yang menjadi payung seluruh warga tetap terlaksana. Bahwa Pancasila tetap sebagai mukjizat kebangsaan dan titik temu dari seluruh komponen bangsa yang beragam,” papar Wakil Rektor IAILM Suryalaya ini.

Masih menurut Asep, prinsip NU yang meliputi tasamuh, tawassuth, tawazun, dan amar ma’ruf serta nahyil munkar, sebenarnya menjadi sumbangan penting dalam upaya menciptakan relasi sosial yang terbuka. (Imam Mudofar)

Sumber : https://nujabar.or.id

Comments

comments