INDRAMAYU, Ansorjabar Online- Gelombang penolakan terhadap rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengenai sekolah yang hanya digelar Senin hingga Jumat, terus berdatangan. Kali ini datang dari Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Indramayu.
” Kami minta dicabut karena itu terlalu politis, disaat Fraksi PKB DPR RI sedang mengusulkan RUU pendidikan madrasah dan pondok pesantren justru Mendikbud malah ingin menerapkan pendidikan 5 hari. ” kata Ketua PC GP Ansor Indramayu Miftahul Fatah saat ditemui di kediamannya di Desa Segeran Kidul, Juntinyuat, Indramayu, Minggu (11/06)
Lanjut Miftah, kebijakan tersebut jangan sampai menggerus eksistensi Madrasah Dinniyah.
” Kebijakan Mendikbud tidak adil, tidak bisa disamaratakan, Mendikbud harus memahami kearifan lokal masyarakat pedesaan, Madrasah Dinniyah sudah terbukti menjadi pusat pembentukan akhlak.” jelasnya.
Ia menilai, secara psikologis, penambahan jam belajar juga akan berpengaruh terhadap tingkat stres anak. Banyaknya beban bisa mempengaruh aspek ini.
Miftah juga menghimbau kepada semua stake holder agar bersinergi melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
” Kami meminta dukungan kepada LP Maarif NU, Pergunu, FKDT, PGRI, DPRD Indramayu, Kandepag dan juga Kadisdik Indramayu untuk bersama-sama menolak rencana peraturan tersebut. Karena indramayu memiliki Perda wajib DTA atau Madrasah Dinniyah.” pungkasnya (pay)
